Memasuki Minggu Tenang, KPK Lakukan OTT Terkait TPK Pengadaan Barang/Jasa Ta.2020

Mutiaraindotv, Kab. Banggai Laut – Sulawesi Tengah, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan -red) atas dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi -red) berupa Penerimaan Hadiah atau Janji terkait Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2020.

” Dalam upaya Pemberantasan Korupsi, KPK berkomitmen melakukan Penindakkan secara Tegas dan Profesional “, ujar Ketua KPK Firli Bahuri. Jum’at, 04 Desember 2020, di Jakarta.

Firli menuturkan bahwa dalam menghadapi Pilkada Serentak di 270 Daerah. KPK berpedoman, bahwa Pilkada harus tetap berjalan dan Penegakan Hukum juga tidak terganggu dengan adanya Pilkada.

Adapun, pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan 16 (enam belas) orang pada hari Kamis, 03 Desember 2020, sekitar jam 13.00 Wib.

Di beberapa tempat, yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

  1. WB Bupati Banggai Laut,
  2. WT Ajudan WB,
  3. RSG orang Kepercayaan Bupati, Komisaris Utama PT. ABG,
  4. HTO Direktur PT. RMI,
  5. HDO Komisaris PT. BBP,
  6. DK Direktur PT. AKM,
  7. MAR Direktur Utama PT. BB sekaligus Direktur PT. LAP,
  8. AHO Direktur PT. APD,
  9. HWG Swasta,
  10. BM Kepala Dinas PU Pemkab Banggai Laut,
  11. RHP Kepala Bidang Cipta Karya Pemkab Banggai Laut,
  12. WK istri HDO,
  13. RLN Calon Wakil Bupati Banggai Laut,
  14. HRS Swasta,
  15. TUK Swasta, dan
  16. KA Swasta.

Sebelumnya, pada tanggal 03 Desember 2020, KPK menerima informasi dari Masyarakat akan adanya dugaan terjadinya Penerimaan sejumlah Uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan AHO kepada WB yang ditransfer melalui rekening salah satu Perusahaan milik HDO sejumlah uang Rp. 200 juta yang diduga adalah sisa pemberian uang dari kesepakatan sebelumnya.

Kemudian, sekitar pukul 14.00 WITA, Tim KPK langsung mengamankan Pihak-pihak yang terkait di 2 lokasi, yaitu :

  1. Di Kabupaten Banggai Laut, 7 (tujuh orang) orang, yaitu WB, RSG, WT, HTO, MAR, ,HWG, RLN, dan
  2. Di Kabupaten Luwuk, 8 (delapan orang) orang, yaitu DK, HDO, RHP, BM, AHO, TUK, KA, dan HRS, dan
  3. Di Jakarta, 1 (satu orang), yaitu WK.

Selanjutnya pihak-pihak tersebut di bawa ke Polres Banggai Kepulauan dan Polres Luwuk untuk pemeriksaan lanjutan.

Bahwa dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah Uang dengan jumlah total sekitar Rp. 2 Milyar yang dikemas dalam kardus. Disamping itu ditemukan pula buku tabungan, Bonggol Cek, dan beberapa dokumen Proyek, terang ketua KPK Firli Bahuri.

WB selaku Bupati Banggai Laut diduga memerintahkan RSG (orang kepercayaan WB -red) untuk membuat kesepakatan dengan pihak para rekanan yang mengerjakan beberapa Proyek Infrastruktur diantaranya, Peningkatan sejumlah Ruas Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut.

WB juga diduga mengkondisikan Pelelangan di Kabupaten Banggai Laut dengan BM selaku Kepala Dinas PUPR dan RHP selaku Kabid Cipta Karya Kabupaten Banggai Laut.

Bahwa untuk memenangkan rekanan tertentu, dan agar kembali mendapatkan Proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut TA .2020. Rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk Commitment Fee kepada WB melalui RSG dan HTO.

Maka, melalui pengkondisian Pelelangan beberapa Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR tersebut, diduga ada pemberian sejumlah uang dari beberapa pihak rekanan antara lain HDO, DK dan AHO kepada WB yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta.

Kemudian setelah pekerjaan mulai dikerjakan oleh pihak rekanan, WB meminta kepada BM selaku Kadis PU dan IT selaku Kepala BPKAD. Agar mempercepat Pencairan Pembayaran beberapa rekanan tersebut.

Bahwa sejak September sampai dengan November 2020, telah terkumpul uang sejumlah lebih dari Rp. 1 Milyar yang dikemas didalam kardus yang disimpan di rumah HTO.

Kemudian pada tanggal 01 Desember 2020, HTO bersama HDO dan beberapa pihak lainnya datang menemui WB di rumahnya dan dalam pertemuan tersebut HDO melaporkan uang sudah siap dan sudah berada di rumah HTO untuk diserahkan kepada WB, jelas Ketua KPK Firli Bahuri.

Maka setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak Pidana Korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara terkait Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

Akhirnya KPK menetapkan 6 (enam orang) orang Tersangka yaitu sebagai Penerima WB, RSG dan HTO disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan sebagai pemberi HDO, DK serta AHO disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang￾Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa saat ini telah dilakukan Penahanan Rutan kepada para tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.

Untuk WB, RSG dan HTO, Masing-masing dititipkan penahanannya sementara di Rutan Polres Luwuk. Kemudian dibantarkan untuk dilakukan Isolasi Mandiri karena Terindikasi Reaktif COVID- 19.

Sedangkan, HDO ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan AHO ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

KPK berharap apa yang dilakukan Kepala Daerah tersebut menjadi Pelajaran bagi kepala Daerah lainnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, tutup Firli Bahuri. (Rls_021).

editor ” Awi “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *