Mutiaraindotv – Lubuklinggau Sumatera Selatan, Adapun sumber data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mengungkapkan ada daftar 10 kabupaten/kota dengan penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan, dan 7 daerah yang terlihat meningkat data kemiskinannya yaitu 1 Kota dan 5 Kabupaten. Selasa, 23 Juli 2024.
melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, BPS menyoroti tingkat kemiskinan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yang mencakup Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Berikut daftar Kabupaten/Kota beserta presentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera Selatan:
- Kabupaten Musi Rawas Utara: 18,26 Persen.
- Kabupaten Lahat: 15,00 Persen
- Kabupaten Musi Banyuasin: 14,90 Persen
- Kabupaten Musi Rawas: 14,13 Persen
- Kabupaten Ogan Ilir: 13,28 Persen
- Kabupaten Ogan Komering Ilir: 13,15 Persen
- Kota Lubuk Linggau: 12,65 Persen
- Kabupaten Empat Lawang: 11,80 Persen
- Kabupaten Ogan Komering Ulu: 11,46 Persen dan
- Kota Prabumulih: 11,23 Persen
Sempat viral di berapa informasi publik dan medsos serta pemberitaan diberapa media, bahwa Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, di 17 Kabupaten/Kota mengklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya pada tahun 2023…???.
Sedangkan pendataan dari BPS, masih menemukan angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya mencapai 3,19 persen berhasil turun menjadi 1,41 persen pada tahun yang sama.
Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga turut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem. IPM Sumatera Selatan yang semula berada di bawah angka 70, kini telah mencapai level tinggi, yakni 70,90.
Meskipun terdapat pencapaian dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi data yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa masih ada sejumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
Permasalahan yang menyebabkan kemiskinan ini, bukan hanya diukur dari segi ekonomi maupun sosial semata, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti Pendidikan, Kesehatan, dan akses atau kondisi Infrastruktur terhadap sumber daya yang saat ini belum memadai secara maksimal. Karena kebanyakan kepala daerah hanya mengejar ICON dan kepuasan semata, pada akhirnya menjadi beban biaya perawatan infrastruktur yang dibangun
Menyikapi hal diatas banyak kalangan pemerhati peduli Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur sdr. Ari menyampaikan ke Tim Mutiaraindotv bahwa dari 7 daerah yang masih dikategorikan miskin tersebut sebenarnya bukan rakyatmya yang mengalami kemiskinan. Akan tetapi para aparatur negeranya yang selalu bersikap miskin. Kenapa ini terjadi karena kurang respek dan perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf yang lebih layak, seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan perlu adanya dorongan dan keterlibatan Pemda serta Pemkot dalam hal perekonomian dengan mempercepat perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, tegasnya. (018).
