Merugi, Dua BUMD Kabupaten Situbondo Dibubarkan Bupati H.Karna Suswandi

Salah satu BUMD Situbondo

 

MutiaraIndotv.com (SITUBONDO)- Bupati Situbondo, H. Karna Suswandi akan membubarkan 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perusda Pasir Putih dan Perusda Banongan, hal ini disebabkan karena dalam usahanya tidak efisiensi dan terus merugi.

Padahal kita mendorong bagaimana BUMD milik Pemerintah Kabupaten Situbondo ini usahanya sehat sehingga dapat menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Hal ini disampaikan oleh Bupati H. Karna Suswandi selesai mengikuti acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, dalam rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022, di Aula Lantai 2 DPRD Situbondo.

“Menurutnya, Salah satu sumber PAD yang diharapkan itu adalah dengan adanya BUMD, ini kita dorong terus BUMD supaya sehat, tidak malah merugikan dan membebani APBD,” Dan dua BUMD yang dibubarkan tersebut nantinya akan dikelola oleh Dinas atau UPT, biar bebannya tidak terlalu berat, ujar H. Karna Suswandi.

Tak hanya itu, kata dia, karena pemerintah daerah juga dituntut memiliki jiwa enterpreneurship. Terus berinovasi guna menggali dan memberikan nilai tambah bagi PAD, sehingga ini yang bisa meningkatkan pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Dia katakan, otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran dan kontribusi BUMD dalam menopang PAD. Laba yang
dihasilkan BUMD diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan PAD yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Padahal Berdirinya BUMD sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 memiliki tiga tujuan utama antara lain, memberikan manfaat perkembangan ekonomi daerah, menyelenggarakan sistem perekonomian dengan menyelenggarakan pengadaan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang dan jasa sesuai potensi dan kondisi daerah.

Kemudian memberikan laba atau keuntungan bagi daerah.
“Inilah efek yang diharapkan dari hadirnya BUMD bukan malah terus, merugi,” ucap Bung Karna.

Sementara itu, Ketua Tim Pembentukan Perda, Mahbub Junaidi, mengatakan usulan pembubaran dua BUMD oleh Bupati Situbondo, sebenarnya yang menjadi catatan kami adalah masalah mekanisme, karena setiap ada program perubahan daerah setiap tahunnya bisa dilakukan perubahan, karena usulan pembubaran dua BUMD ini munculnya di saat Rapat paripurna, sehingga Anggota DPRD semua kaget, ini koh langsung minta persetujuan atau hanya usulan penyampaian perubahan Perda, ternyata setelah saya tanyakan langsung ke Pimpinan Sidang, ternyata hanya usulan saja, Ungkap Mahbub Junaidi.

Lebih lanjut, Mahbub panggilan akrabnya, menjelaskan kalau ini persejuan ini cacat mekanisme, seharusnya sebelum ada persetujuan, ada surat masuk dari Bupati untuk perubahan Perda untuk dikaji dan dibahas dulu antara DPRD, Bagian Hukum, dan OPD yang mengusulkan.

” Baru dari hasil pertemuan itu disepakati atau tidak usulan Perubahan Perdanya, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dari kedua belah pihak, ternyata tadi hanya berupa usulan perubahan Perda saja, kalau kami di Pemperda tidak masuk di subtansi perdana, tapi lebih pada mekanisme penyusunannya misalnya ketersediaan anggaran itu yang kami pastikan, jangan jangan mereka hanya semangat usul tetapi justru anggarannya tidak ada, ini jangan sampai terjadi, dan dalam pembubaran BUMD ini jangan sampai menabrak aturan yang ada, Ujar Mahbub Junaidi (SYAM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *