Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Sei Udang Diduga Tidak Sesuai Bestek Perencanaan

 


Mutiaraindotv.com (Batu Bara)
Peningkatan ruas jalan Sei Udang di Desa Mesjid Lama menuju kelurahan Labuhan Ruku  Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dinilai warga dikerjakan asal – asalan.

Pasalnya, warga menduga peningkatan ruas  jalan dengan anggaran Rp 1.384.742.000, konsultan pengawas Ir. Elwis, dengan Nomor Kontrak : 146 1676 / 12 / PK / PPK / SP / DPUPR – BB / 2020, di kerjakan CV. Galdys Dara tidak sesuai Bestek.

” Pekerjaan tersebut kami kira kurangnya para pengawas yang dilakukan oleh Dinas PUPR Batu Bara ,sehingga pengkerjaan nya asal jadi dan tidak sesuai dengan bestek yang tertuang dalam perencanaan konsultan,” kata An (37).

Informasi yang diperoleh menyebutkan, peningkatan ruas jalan merupakan harapan masyarakat seutuhnya,sebab jalan tersebut merupakan jalan pintas atau mempercepat tempuh untuk menuju Kelurahan Labuhan Ruku lebih lebih menghindari kemacatan yang sering kali terjadi di simpang empat Tanjung tiram sehingga para pengguna jalan lebih memilih jalan pintas.

Diduga dikerjakan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukan hanya mengurangi volume, bahkan penggunaan batu base pun tidak sesuai ukururan nya hanya diggunakan base kelas II seharusnya kelas I bukan itu saja kontraktor proyek sengaja menggunakan besi tikar yang tidak santadrt pabrikan (SNI) yang sengaja dilakukan secara perakitan sendiri .

Pihak CV. Galdys Dara sebagai pemenang tender diduga hanya ingin meraup keuntungan semata. Dilihat dari ketahanan bangunan tidak maksimal apalagi ketebalan cor betonnya hanya 15 cm seyokyanya 20 cm untuk mencukupi volume tersebut pihak dari kontraktor melakukan penebalan pada tanah timbun sehingga mencukupi volume (ketebalan).

Dinas (PUPR) Batu Bara Pengguna anggaran dalam pengawasannya diminta melakukan pengecekan kelokasi peningkatan ruas jalan Sei Udang dan pencegahan dini sebelum melakukan pembayaran terhadap rekanan proyek sehingga tidak terjadi penyimpangan.

” jJika kontraktor tetap nekat meminta agar dibayar maka dinas PUPR harus melakukan tindakan tegas demi memberikan efek jera kepada kontraktor nakal,” tandas An. (Gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *