Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kembali Dilakukan, Akibat Meningkatnya Kasus Covid-19

Mutiaraindotv, Kayu Ara – Lubuk Linggau, Akibat terus bertambahnya Kasus Konfirmasi Covid- 19 di Kota Lubuklinggau sejak Agustus hingga saat ini. Bahkan angka kematian perlahan bertambah membuat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 di Kota Lubuklinggau terus lakukan rapat Koordinasi dan Evaluasi.

Rapat yang digelar di Balai Kota Lubuklinggau pada hari ini, Senin, 14 September 2020, yang diikuti secara Virtual oleh Lurah, Camat dan Kepala Puskesmas. Yang dipimpin langsung Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar.

” Bahkan, Walikota Lubuklinggau H. SN. Prana Putra Sohe, yang saat ini masih menjalani Perawatan Mandiri ikut serta dalam rapat secara Virtual “.

Walikota yang mengawali rapat ini menyampaikan, arahannya terkait bagaimana langkah kedepan untuk menekan Penularan Covid- 19 di Lubuklinggau. Termasuk larangan kembali gelaran hajatan, tempat tempat nongkrong, pembatasan kegiatan yang mengundang massa. Hingga sanksi tegas Pelanggar Penerapan Protokol Kesehatan.

” Mungkin boleh akad nikah, tapi dilaksanakan di Masjid dan paling banyak hanya 10 orang. Terus seperti streed food, food court dan sejenisnya boleh buka tapi tidak boleh nongkrong disana “, kata Wali Kota.

Ia mengatakan, bahwa kepada Jajarannya maupun pihak Kepolisian dan TNI supaya dapat mengupayakan kawasan tertib Covid tidak hanya sepanjang RCA – Masjid Agung saja. Namun diupayakan diperpanjang hingga Simpang Periuk, dan tertib Covid- 19 juga di semua Kelurahan.

” Secepatnya kita juga harus memberikan batasan kegiatan Masyarakat lagi. Ekonomi tetap kita fikirkan, tetapi kegiatan di Masyarakat perlu dibatasi tanpa mengurangi kegiatan Ekonomi yang telah berjalan selama ini “, tegasnya.

Sementara Kapolres Lubuklinggau AKBP. Mustofa, S.I.K, juga menegaskan bahwa Pendisiplinan Masyarakat tidak seharusnya dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Baik untuk dilakukan Perawatan Isolasi kepada Masyarakat yang terkonformasi Positif maupun ada pasien konfirmasi meninggal yang hendak dikuburkan. Namun ada penolakan dari pihak keluarga untuk di kuburkan sesuai Protokol Covid- 19.

Ini semestinya dilakukan oleh Camat ataupun Lurah kepada warganya. Jangan sampai mereka beranggapan tidak mau di Isolasi. Ataupun keluarga mereka tidak dimakamkan secara Protokol Kesehatan bila terkonfirmasi, tandasnya. (Rls/021).

editor ” Awi “.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *