Pemda Bener Meriah Tandatangani Naskah Kerjasama Dengan Kejari Menyakut Perdata Dan TUN

MutiaraindoTV, Kabupaten Bener Meriah – Aceh. Pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah tandatangani nota kesepahaman bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Kejaksaan Negeri Bener Meriah.

Penandatangan naskah kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemda Bener Meriah, dengan Kejari Bener Meriah berlangsung di aula Sekdakab setempat. Selasa, 19 November 2019.

Dalam laporanya Kepala bagian hukum (Kabag Hukum) Kabupaten Bener Meriah, Sanusi Purnawira Dade menyampaikan, penandatangan nota kesepahaman Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemda dan Kejari berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Lanjutnya, lingkup kerjasama yang dimaksud bantuan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta perimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta tindakan hukum lain Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga peningkatan kompetensi teknis.

Sanisi Purnama Dade mengatakan, tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik dalam maupun luar pengadilan. Juga memberikan bantuan hukum pada Pemda baik Perdata maupun Tata Usaha Negara. “Jelas Dade.

Ia juga menuturkan, bahwa dengan lahirnya peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang pendampingan hukum ASN telah terbentuk Tim Seketriat Konsultasi dan bantuan hukum bagi ASN di Bener Meriah pada bagian Hukum Sekdakab.

Kiranya kehadiran seketriat ini mampu menjadi wadah konsultasi, bimbingan dan bantuan bagi seluruh individu ASN dalam menjalankan tufoksinya masing-masing agar tercipta pelayanan yang harmoni. “Ujar Kabag Hukum itu.

Sementara, Rahmat Azhar Kepala Kejari Bener Meriah dalam sambutanya mengatakan, dengan MoU yang kita ditandatangani hari ini yang menjadi harapan bersama kedepannya tidak tidak ada lagi terjadi suatu perbuatan yang menyimpang.

” Beberpa waktu lalu Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengintruksikan pencegahan terhadap korupsi “.

Namun, dalam kesempatan ini saya juga tidak bisa menjamin peraktek korupsi itu tidak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bagi ASN dan lainnya.

Melalui MoU ini kita akan memberikan pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada Pemda Bener Meriah, “sebut Rahmat Azhar

Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi dalam sambutanya mengatakan, kita sangat berharap dukungan pihak Kejari untuk pendaping hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Dengan dampingan ini, semoga dapat terjaga kualitas program – program Pemerintahan yang kita jalankan bersama – sama. Kata Tgk. H. Sarkawi. (Samsudin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *