Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Siap Wujudkan Konvensi BBM Ke BBG

MutiaraindoTV, Kabupaten Pulau Morotai – Maluku Utara. Kementerian Koordinator Kemaritiman, mengundang sejumlah Pemerintah Daerah ke Jakarta untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Pelaksanaan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi Kapal Perikanan, untuk Nelayan Kecil dan demo inovasi baru penggunaan konverter kit bagi kapal perikanan dan transportasi lainnya.

Kegiatan FGD ini, berlangsung di Meeting Room Discovery Hotel & Convention Ancol Jalan Lodam Timur Nomor 7 Kota Tua, Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Selasa, 25 September 2018.

Peserta yang menghadiri FGD, adalah Kemenko Kemaritiman sebagai pelaksana, Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sejumlah pemerintah daerah kepulauan, untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Ternate yang diundang.

“Kehadiran Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada FGD ini karena diundang Kemenko Maritim, surat undangan nomor: Und.1178/DeputiII/Maritim/IX/2018, dan untuk Provinsi Maluku Utara yang mengikuti kegiatan ini. Adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Pemerintah Kota Ternate. “Kata Wakil Bupati Pulau Morotai Asrun Padoma MSi, saat dikonfirmasi. Sabtu, 06 Oktober 2018.

Sesuai isi undangan, kata Wakil Bupati Pulau Morotai dalam rangka implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2015. Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dan percepatan program konversi BBM ke BBG bagi Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil. Dengan tema, “Hasil Inovasi Konventer KIT Generasi Kedua Bagi Kapal Perikanan Dan Transportasi Lainnya”

Lanjutnya, semakin langkah dan mahalnya harga BBM membuat Pemerintah Pusat mencari solusi yang menguntungkan masyarakat Nelayan. Yakni konversi BBM ke BBG dan secara ekonomis BBG lebih menguntungkan, karena lebih murah dan lebih efisien penggunaannya.

“Di sejumlah daerah lain di Indonesia, para Nelayan sudah gunakan BBG dan hasilnya lebih irit dan menguntungkan nelayan, dengan perbandingan biasa Nelayan Kecil melaut menghabiskan anggaran Rp. 120 ribu, untuk BBM setelah gunakan BBG anggaran yang dikeluarkan hanya sepertiga dari itu, “ungkapnya.

Tambahnya, selama ini Nelayan kita kosnya tinggi di BBM dan rata rata melaut BBMnya hutang, setelah menjual hasil tangkap baru bayar hutang, kadang hasil tangkapan yang di jual. Pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluaran, hal inilah yang membuat nelayan kita tidak bisa berkembang, maka dengan adanya konvensi BBM ke BBG bagi Nelayan sangat menguntungkan.

“Dalam waktu dekat bersama dinas terkait Pemerintah Kabupaten akan buat sosialisasi ke Nelayan, karena ini merupakan hal baru bagi mereka jadi kita butuh waktu penyesuaian cara penggunaannya. Dan ini akan di demonstrasikan cara penggunaannya dan seluruh perangkat maupun BBGnya disiapkan pemerintah, serta pertamina telah menjamin ketersediaan BBGnya, “tuturnya.

Untuk itu Wakil Bupati Pulau Morotai berharap, agar para Nelayan melihat faktor ekonomisnya. Sehingga dengan adanya konvensi BBM ke BBG dapat meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan Nelayan. Dan saya yakin soal ekonomisnya disampaikan ke masyarakat Nelayan, mereka akan terima dan Pemerintah Kabupaten siap wujudkan program ini di Tahun 2018. (Oje)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *