Pemkab Mura Terbaik Ke 7 Nasional Dan No 2 Se Provinsi SumSel Dalam Pencegahan Korupsi Versi KPK

Mutiaraindotv, Musi Rawas – Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) dibawah Kepemimpinan Bupati Mura H. Hendra Gunawan dan Wakil Bupati Mura Hj. Suwarti Burlian kembali mendapatkan Kategori terbaik yang ditetapkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sebagai Daerah dengan capaian terbaik ke- 2 Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK atau Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Sumatera Selatan, dan mendapatkan posisi Peringkat ke- 7 tingkat Nasional.

Korwil II Sumatera Supervisi KPK Asep Rakhmat, memaparkan Pencapaian MCP Kabupaten Musi Rawas mengalami Peningkatan 17 % dari 77 % di tahun 2018 menjadi 94 % di tahun 2019. Sebagaimana disampaikan langsung KPK dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2020 melalui Vidcon. Rabu, 06 Mei 2020.

Asep Rakhmat, juga menjelaskan, Program Koordinasi Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi meliputi 8 area Strategis yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Korupsi yaitu 8 Area Korsupgah KPK. Kedelapan area itu yakni :

  1. e-Budgeting dan e-Planing atau Perencanaan dan Penganggaran APBD,
  2. Pengadaan Barang dan Jasa,
  3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
  4. Peningkatan Kapabilitas APIP,
  5. Manajemen ASN,
  6. Optimalisasi Pendapatan Daerah,
  7. Manajemen Aset Daerah dan
  8. Tata Kelola Dana Desa.

Diinformasikan Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan, semenjak ditandatanganinya Rencana Aksi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan KPK RI terkait Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Yang di mulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2020.

Adapun Progress dari Peningkatan capaian target Rencana Aksi tersebut cukup Signifikan. Dimana pada hasil evaluasi Tahun 2018 Musi Rawas menduduki Peringkat Pertama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan perolehan nilai 77 %.

Kemudian pada Evaluasi Tahun 2019 Musi Rawas berada diperingkat kedua, namun dengan Peningkatan dengan Nilai hingga mencapai 94 %.

Lebih jauh diutarakan Bupati, dari apa yang disampaikan KPK mengenai Pencapaian MCP Musi Rawas, dari 8 Area Korsupgah KPK yang dinilai Mura mendapatkan Nilai Sempurna yaitu 100 % di 3 Area.

Adapun 3 Area yang mendapatkan Nilai 100% yakni :

  1. e-Budgeting dan e-Planing atau Perencanaan dan Penganggaran APBD,
  2. Pengadaan Barang dan Jasa,
  3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sementara Peningkatan Kapabilitas APIP 78 %, Manajemen ASN 95 %, Optimalisasi Pendapatan Daerah 92 %, Manajemen Aset Daerah 93c% dan Tata Kelola Dana Desa 90 %.

” Bupati Mura H. Hendra Gunawan, mengaku sangat bersyukur atas Pencapaian tersebut “, ucapnya.

Alhamdulillah selama 2 Tahun kita bisa mencapai hasil yang maksimal dalam hal Pencegahan Korupsi sesuai dengan arahan KPK. Yang luar biasa kita bukan hanya menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan, namun di Tingkat Nasional. Ini adalah Pencapaian yang sangat luar biasa, kata Bupati H2G.

Menurutnya ini merupakan hasil kerja bersama dengan semangat AK5 dan semangat Melawan Korupsi di Negeri ini.

Selain itu juga Bupati H. Hendra Gunawan, juga kembali mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas benar – benar Fokus dalam mencegah Korupsi. Di tengah masih banyak Pejabat Negara di beberapa Daerah yang belum memenuhi kewajibannya.

Namun Musi Rawas baik Eksekutif Maupun Legislatinya di 2 tahun ini memperoleh Nilai yang Sempurna yaitu 100 %, dalam hal Pelaporan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara).

” Insya Allah dengan berbagai Prestasi yang dicapai selama ini dengan hasil yang mendekati Sempurna dalam hal Pencegahan Korupsi sesuai arahan KPK membuat Musi Rawas semakin membahana di Dunia Persada Nusantara “, ungkapnya.

Ini menunjukan keseriusan kita bersama untuk sama – sama memberantas Korupsi di Negara dan Daerah kita, pungkasnya.

Dengan pencapaian MCP 94 % Kabupaten Musi Rawas ditetapkan KPK di Peringkat ke- 7 Nasional dari total 514 Kabupaten dan Kota. Serta 34 Provinsi di Indonesia.

Musi Rawas bersama Pemerintah Kota Tanggerang dan Pemerintah Kota Bandung sama – sama memiliki nilai 94 % dimana keduanya menduduki Peringkat ke- 6 dan ke- 8 Nasional.

Untuk peringkat 1 Nasional adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali dan diikuti Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Nilai sama 97 %. Sedangkan di Peringkat ke- 3 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nilai 96 %, yang diikuti Pemerintahan Kabupaten Purworejo 95,35 %.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nilai 95 %. Selanjutnya Peringkat ke- 9 Nasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi Tanggerang Selatan di urutan 10 Nasional dengan pencapain Nilai 93 %. (Diskominfo Mura).

editor ” Awi “.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *