Pemkab Musi Rawas Terkesan Abaikan Pungli Berkeliaran Di DPM – PTSP

MutiaraindoTV, Kabupaten Musi Rawas – Sumatera Selatan. Sesuai surat yang media online MutiaraindoTV yang di layangkan ke Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan c/q, Sekda Musi Rawas H. Isbandi, Inpektorat, OPD Perizinan dengan No.III/MITV_Grup/HSPK/VII/2018 Tanggal 14 Juli 2018. Terkait dugaan indikasi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Kabid Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas. Kamis, 26 Juli 2018.

Hasil konfirmasi dan informasi yang kita sampaikan terkait hal tersebut sesuai laporan secara tertulis dari Lembaga JPKP Kabupaten Musi Rawas Moh. Sancik Ketua, Hamzah Sekretaris yang melaporkan ke media online MutiaraindoTV atas permasalahan pungutan liar (Pungli), yang dilakukan oknum tersebut terhadap warga masyarakat Megang Sakti II. Dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang di minta kepada Saudara Budi Probowo sebesar Rp. 17.395.200,-. Sedangkan yang di setor untuk pengurusan IMB ke Bank SumSel Babel Cabang di Ruko Argo Politan Kabupaten Musi Rawas, hanya sebesar Rp. 3.805.200,-.

Akibatnya Suadara Budi Probowo mengalami kerugian sebesar Rp. 13.590.000,- yang jelas, kami sebagai masyarakat sangat kecewa dengan Permaslahan ini. Yang Jadi pertanyaan semua lihak baik itu Lembaga JPKP dan warga masyarakat Megang Sakti II Kabupaten Musi Rawas dikemanakan uang tersebut, Jika itu sebagai penganti uang oprasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada saat pengecekan lokasi dan lengukuran kok bisa sebesar itu.

Jika dikalikan banyak warga masyarakat yang telah dilakukan Oknum Kabid tersebut, sudah berapa dan mana mungkin Kepala DPM – PTSP tak terlibat dalam hal ini. Sebab penandatangan dokumen pengesahan Izin IMB tersebut, sedangkan hasil tanggapan surat dari media online MutiaraindoTV.

Terkait dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang kita sampaikan ke Bupati Musi Rawas, c/q. Sekda melalui bagian Sekretariat Umum tanggal 14 Juli 2018, saat kami tim MutiaraindoTV dan Tribunnews1.com menanyakan tindak lanjut dari surat tersebut di ruang Sekda, Staf Sekda mengatakan surat tersebut sudah di tindak lanjuti ke Asisten I Bidang Pembangunan dan Perizinan Tanggal 19 Juli 2018.

Dan tim media online MutiaraindoTV dan Tribunnews1.com menanyakan ke Asisten I staf mengatakan surat sudah diteruskan ke Asisten Pemerintahan II Tanggal 19 Juli 2018, al hasil surat di Asisten Pemerintahan sudah di turunkan ke bagian umum dengan No.1337, untuk di teruskan ke inspektorat Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor Agenda Surat 700/0803.

Hasil konfirmasi tim media online MutiaraindoTV dan Tribunnews1.com ke inspektorat melalui via telp, tanggal 25 Juli 2018 terkait surat yang ditujuhkan ke Bupati/Cq.Sekda, Sekretaris inspektorat Pujo mengatakan benar ada surat dengan No.700/0803 dari media online MutiaraindoTV sudah diterima. Kami akan menindak lanjuti, jika pihak aparat penegak hukum membutuhkan lenjelasan terkait pungutan liar (Pungli) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut.

Karena kami sebagai APIP dan jika harus di proses hukum kita menunggu hasil dari lroses hukum tersebut, sebatas mana Ppenindakan yang dilakukan oleh APH. Ditambahkan Sekretaris Pujo sebenarnya masalah ini nilainya kecil untuk apa di perpanjang, seharusnya pihak lembaga pelapor tersebut.

Jangan membuat laporan ke APH, sebab inspektorat ada yang berhak menindak lanjuti permasalahan ini. Ya intinya kami dari inspektorat Kabupaten Musi Rawas menunggu saja hasil proses hukum terkait pungutan liar (Pungli) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Harapan semua pihak yang telah dirugikan dan pelapor dari Lembaga JPKP, terkait permasalahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut, siapa pun yang telibat dalam permasalahan ini dapat di proses secara hukum yang berlaku. Serta undang ASN, “pungkasnya. (Barmawi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *