Pemkot Lubuklinggau Menyerahkan Secara Simbolis SPPT, DHKP Dan PBB-P2 Ta. 2020, Ayo Warga Lubuklinggau Yang Baik Lunas PBB Dong

Mutiaraindotv, Lubukklinggau – Sumatera Selatan, dengan Penyerahan SPPT dan DHKP dan PBB- P2, yang dilaksanakan di Balai Kota Lubuklinggau, Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, LubukLinggau Barat I, Kota Lubuklinggau. Kamis, 05 Maret 2020.

Penyerahan SPPT, PBB-P2 ini dibuka langsung oleh Walikota Lubukklinggau H.SN Prana putra Sohe, dan dihadiri Asisten dan Staf Ahli, Jajaran Pimp OPD, Pimp.Bank SumSel Babel, BPN, Pajak, Camat dan Lurah se- Kota Lubuklinggau.

” Sebelum acara penyerahan SPPT, DHKP dan PBB-P2 untuk mendapatkan Rahmat diawali dengan pembacaan doa yang disampaikan langsung oleh Kabag Kesra “.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tegi Bayuni, SH, MH, dalam laporannya mengucapkan puji syukur Alhamdullilah, kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat. Sehingga kita dapat hadir di Balai Kota Lubuklinggau ini dalam rangka Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 kepada para Lurah melalui Camat di Jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut :

  1. Dasar Pelaksanaan diatur dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
  2. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
  3. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020.

Adapun Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018 kepada Lurah untuk diteruskan kepada Wajip Pajak (WP) melalui Camat dijajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah sebanyak 63.583 Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 5.454.137.376, yang rinciannya sebagai berikut :

  1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I terdiri dari 10.382 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 722.395.066,-,
  2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II terdiri dari 4.513 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 494.591.572,-,
  3. Kecamatan Lubuklinggau Timur I terdiri dari 10.510 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 1.488.754.457,-
  4. Kecamatan Lubuklinggau Timur II terdiri dari 8.333 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 935.328.984,-
  5. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terdiri dari 4.033 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 295.783.269,-
  6. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II terdiri dari 9.940 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 593.972.334,-
  7. Kecamatan Lubuklinggau Utara I terdiri dari 5.445 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 245.996.989,
  8. Kecamatan Lubuklinggau Utara II terdiri dari 10.427 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan nilai Ketetapan sebesar Rp. 677.314.705,-.

Ditambahkan Tegi, Dengan Jumlah Total SPPT 63.583 Lembar, dan Jumlah Ketetapan Rp. 5.454.137.376,-. Dan dari jumlah Total SPPT 63.074, Wajib Pajak dan Jumlah Ketetapan Rp. 5.432.633.350, terealisasi Rp. 3.103.668.710, atau 57.1 %. Dan terkait masalah tanggal jatuh Tempo pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 berakhir tanggal 30 September 2020. Dan perpanjangan waktu di tiadakan serta bagi Wajip Pajak (WP) yang melunasi lewat tanggal tersebut diatas akan dikenakan Denda 2 % perbulan.

 ” Ayo warga Kota Lubuklinggau Yang Baik Lunas PBB “, unjarnya.

Walikota menyampaikan permasalahan masalah PBB ini selalu menjadi dilema dari dulu di Kepemipinan Walikota yang lama pun, tak perna sampai target. Mari kita bersama mewujudkan PAD, agar Pembangunan Daerah lebih maju kedepan. Kita selalu memperhatikan semua dalam hal Pembangunan di Daerah Kota Lubuklinggau sesuai Visi dan Misi kita akan tetapi tidak mungkin akan terwujud semua. Jika Pajak pun banyak tak mau membayar seperti di Kelurahan Air Malus padahal lokasi tersebut banyak lahan produktif (perkebunan), unjarnya.” Bagaimana kita mau membangunan kota Lubuklinggau kalau Pajak pun masyarakat belum bisa menyadari dan mau membayar Pajak, yang mana bisa menghambat dalam Pembangunan Kota Lubuklinggau. Diakhirnya sambutan beliau meminta kepada kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu :

  1. Kita ingin kedepan harus ada Perubahan lebih baik,
  2. Orang tak mampu dak usah ditagih, dan
  3. Pahami sama sama ada yang Pioritas, maka kita ambil yang Skala Pioritas dikarenakan keterbatasan Anggaran.

Dan kepada pihak Kelurahan laksanakan Pembangunan dengan Dana Bantuan Kelurahan, jangan takut laksanakan sesuai mekanisme dan aturannya, dan sebentar lagi para Lurah akan melaksanakan Bimtek.

Ditambahkan Walikota Alhamdulillah kita ditahun 2020 ini mendapatkan bantuan langsung dari pusat sebesar Rp. 59 Milayar untuk Pembangunan Jalan menuju Bandara Silampari Rp. 22 Milyar, untuk Perbaikan Kampung Kumuh Rp. 12 Milyar dan untuk Perbaikan TPA Rp. 25 Milyar, ucapnya.  (Adv Mitv SumSel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *