Penduduk Sepekat TPA Burangkeng Ditutup

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Lalat dan belatung, sudah masuk ke rumah warga akibat onggokan sampah yang meluber ke luar bak sampah. Ini akibat petugas sampah dari Dinas Kebersihan dan Petamanan (DKPP) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tidak dapat membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu. Rabu, 13 Maret 2019.

“Sudah sebulan lebih sampah tidak diangkut,” kata Djaenudin, Pengurus RT. 008/RW. 010 Perumahan Mangunjaya Indah I, Kecamatan Tambun Selatan. Menurutnya sampah yang menumpuk di wilayahnya karena saat giliran diangkat, awak truk sampah mengaku tidak dapat membuangnya ke lokasi Rabu.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, diblokade warga setempat sejak Senin 4 Maret 2019 pekan lalu. Hal hasil, aktivitas di tempat pembuangan akhir tersebut lumpuh total. Dampaknya, terjadi penumpukan sampah baik di lingkungan penduduk maupun pasar tradisional.

Warga menuntut adanya kompensasi bau sampah, serta perbaikan infrastruktur dengan keberadaan TPA tersebut sejak 22 Tahun silam.

Sementara itu berbagai saran pun diarahkan ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, seperti Koalisi Persampahan Nasional menyarankan Pemerintah Kabupaten Bekasi menggandeng Kepolisian untuk membuka TPA Burangkeng yang diblokade warga setempat.

Sebab, dampak dari penutupan sejak Senin lalu, terjadinya penumpukan sampah di lingkungan masyarakat hingga pasar tradisional.

“Kalau mau kerja sama, sama Polda Metro Jaya atau Polres Metro Bekasi, agar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dibuka. ”Kata Ketua Koalisi Persampahan Nasional, Bagong Suyoto.

Bagong menduga ada kepentingan segelintir orang dalam aksi penolakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Sehingga, penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 11,6 hektar tersebut terus berlanjut sampai tuntutan warga dipenuhi.

Dampak dari penutupan itu, menurut dia, mengganggu pembuangan sampah se-Kabupaten Bekasi. Saya dengar kemarin diserahkan ke Dinas LH, tapi Tim 17 Buragkeng (Warga) tidak mau. ”Ucapnya

Bagong setuju pemberian kompensasi kepada masyarakat, terdampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Hal itu, menurut dia, sesuai amanat Pasal 25 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kompensasi berupa pemulihan lingkungan, pengobatan gratis, relokasi, dan dalam bentuk lainya. Bentuk lain ini belum berarti dalam bentuk uang, ”ujar dia.

Namun, jika pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk uang, maka harus dibuat regulasinya dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan lain. Sehingga, memiliki dasar hukum karena mengeluarkan dana dari anggaran daerah.

“Persoalan ini menjadi tanggung jawab Bupati dan Ketua DPRD,” kata dia.

Menurutnya, proses pengajuan kompensasi dalam bentuk uang, harus diajukan oleh penduduk yang kena dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Dibuat dulu kesepakatannya, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dibuka sehingga tidak lumpuh yang berdampak pada berhentinya pembuangan sampah. (Mariam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *