Pengawasan Pembangunan Jalan Ruas Bawadasi-Bawozamaiwo Nias Barat Menjadi Pertanyaan Publik

MutiaraindoTV, Kabupaten Nias Barat – Sumatera Utara. Diduga pengerjaan pembangunan jalan ruas Bawadasi-Bawozamaiwo menuju perbatasan Nias Selatan, di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat. Tahun 2017 dari rekanan/kontraktor PT. Barindo Prima Agung asal jadi, sejumlah masyarakat bertanya – tanya dan kecewa dengan pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Nias Barat.

Warga menduga – nduga PPK Jasa Konstruksi Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Nias Barat, telah melalaikan tugas dan fungsinya sehingga proyek miliaran rupiah tersebut tidak punya kualitas/mutu. Selasa, 07 Agustua 2018.

“Sungguh sangat kita sesalkan pembangunan jalan ruas Bawadasi-Bawozamaiwo ini, belum seumur jagung sudah mengalami kerusakan. Selain itu, tidak ada pembangunan bahu jalan. Apa sih persoalannya, apa ada unsur kesengajaan dengan alasan karena ini dan itu?. Kalau masalah dana, cukup besar miliaran rupiah. Kemudian kalau faktor alam penyebab kerusakan tidak masuk akal, karena tanahnya labil”.

Tambahnya, “patuh kita duga jangan – jangan pengawas dengan rekanan itu telah bermain mata atau ada kongkalikong antara mereka”, ujar FD salah seorang tokoh masyarakat kepada media ini. Pada hari Sabtu, 04 Agustus 2018 disalah satu tempat di wilayah Kabupaten Nias Barat.

Seperti dalam pemberitaan media ini sebelumnya, bahwa Sejumlah warga yang sehari – hari melintasi jalan Bawadasi-Bawozamaiwo itu mengeluh. Dan kecewa atas pengerjaan asal tersebut, karena tidak mengejar kualitas/mutu. Tetapi hanya keuntungan semata, baca : Pembangunan Jalan Ruas Bawadasi – Bawozamaiwo Nias Barat Diduga Asal Jadi, Warga Meminta APH Mengusut Indikasi Kerugian Negara.

“Lanjut FD, kalau itu tidak ada etikad baik dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat juga Lembaga/Instansi terkait, untuk menelusuri masalah pembangunan itu bisa disinyalir atau diduga kinerja telah tumpul.

“Apa kita salah kalau beropini dengan melihat fisik bangunan jalan yang sudak mengalami kerusakan ini, kenapa bisa jadi begitu kualitasnya. Sangat disesalkan juga pengawasan PPK Dinas PUPR Kabupaten Nias Barat sudah tumpul.

Sebagai masyarakat harapan terakhir Bapak Bupati – Wakil Bupati Nias Barat bersama DPRD Nias Barat tidak membiarkan ini terjadi, tentu ada upaya yang dilakukan dalam penelusuran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atau mendorong APH mengusut indikasi kerugian Negara”, ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan media ini belum berhasil mengkonfirmasi kepada pihak terkait lain, juga kepada PPK Jasa Konstruksi Bina Marga berinisial FZ dan Kadis PUPR Kabupaten Nias Barat EW. (Am.Hi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *