Penilaian Komisi Pemberantas Korupsi, Undang – Undang Antikorupsi Indonesia Belum Memenuhi Standar

MutiaraindoTV, Kota Bekasi – Jawa Barat. Undang – Undang Nomor 31/1999 tentang Antikorupsi belum memenuhi standar penilaian Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), yang direkomendasikan oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Undang – Undang Antikorupsi kita masih jarak dibandingkan saran dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),” ucap Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Raharjo, pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional Tahun 2018, di Gelanggang Olahraga Kota Bekasi. Minggu, 09 Desember 2018.

Undang – Undang Nomor 31/1999 kata dia, hingga saat ini belum menyentuh korupsi di beberapa sektor, di antaranya perdagangan pengaruh (Influence Trading). Pemulihan aset dalam upaya penelurusan, pengamanan, perampasan, pengembalian, dan pemeliharaan aset.

“Komponen itu segera harus masuk kepada Undang – Undang kita yang belum sempurna untuk memenuhi harapan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang tentang Tindak Pidana Korupsi sebelum masa jabatannya usai. “Ucapnya.

“Saya pernah menggulirkan itu, sebaiknya DPR kalau sibuk kampanye, pemerintah punya inisiatif. Ada perpu untuk tambal Undang – Undang kita supaya ideal,” ucapnya.

Menurut dia, usulan perpu itu suatu alternatif jika pemerintah dan dewan tidak bisa mengeluarkan revisi Undang – Undang Tipikor yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sebelum pergantian pemerintahan pada Tahun 2019.

Ia menjelaskan, perpu itu salah satu langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam mengimplementasikan 24 dari 32 rekomendasi Konvensi PBB Antikorupsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang belum diterapkan  Indonesia. (Mariam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *