Berita TerbaruHukum & KriminalPemerintahan

Perlu Adanya Audit Pemeriksaan Intensif BPK RI Dan APH, 27 Milyar APBD 2022 DPMD

×

Perlu Adanya Audit Pemeriksaan Intensif BPK RI Dan APH, 27 Milyar APBD 2022 DPMD

Sebarkan artikel ini

MutiaraindotvKabupaten Musi Banyuasin, Ada apa dengan Kepala Dinas diwilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin, tidak menjawab surat yang dilayangkan tim mutiraindotv atas penggunaan Anggaran APBD dan APBD-P tahun 2022. Padahal jelas apa yang ditanyakan Tim Mutiaraindotv sesuai dengan data dan laporan dari masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta dukungan Data DPA, LHP BPK dan Perda APBD 2022. Selasa, 05 Desember 2023.

Untuk memastikan kebenaran dari penggunaan APBD dan APBD-P 2022 sebesar 27.801.913.055, Tim Mutiaraindotv melakukan konfirmasi secara tertulis ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin, No. 0,,,/LP_Kegiatan APBD_DPMD/MITV Media Grup/X/2023, Tertanggal 19 November 2023, namun hingga tanggal 5 Desember 2023 tidak ada jawaban dan selalu bilang surat masih ditangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, beliau saat ini masih dinas luar daerah belum tau kapan pulang, katanya ke Tim.

Menyikapi hal diatas Tim selalu berkoordinasi dengan kru yang bertugas di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin terus menanyakan soal surat klarifikasi/konfirmasi tersebut, namun selalu bilang masih di tangan Kepala Dinas. Maka dari itu tim menilai ini ada apa dengan anggaran APBD 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tak kunjung membalas baik tertulis ataupun menelpon pihak Mutiaraindotv.

Tim berharap ke  pihak Tipikor Polda Sumsel melakukan pemeriksaan kegiatan anggaran APBD 2022 di DPMD Muba diantaranya :

  1. Makanan dan Minuman Tamu yang berkunjung hingga 300 orang dengan dana dikeluarkan sebesar 21 juta,
  2. Kegiatan koordinasi makan dan minum 40 orang, 24 kali DL dalam daerah dan 60 kali DL luar daerah dianggarkan sebesar 561.059 juta,
  3. Belanja Mebeleur 6 jenis barang sebesar 102.819 juta,
  4. Biaya operator komputer 21 orang, operator SIMDA 1 orang, SIMDA gaji 1 orang, SIMDA keuangan 1 orang, SIPP 1 orang, PPK Barang 1 orang, pengurus barang 1 orang, keamanan kantor 1 orang, Tenaga kebersihan 11 orang, supir 1 orang sebesar 766.400 juta,
  5. Pemeliharaan/servis AC 27 unut dan genset 1 unit sebesar 25.307 juta,
  6. Kegiatan BIMTEK RPJMDes dan RKPDes 278 orang sebesar 699.999 juta,
  7. Sosialisasi Dana Desa APBN 460 orang, tata kelola keuangan 210 desa sebesar 1 milyar – 099.914 juta,
  8. Bimtek Kepala Desa 140 orang sebesar 954.119 juta,
  9. Pembinaan bagi 104 BUMDes sebesar 799.997 juta,
  10. Biaya pemilihan Kepala Desa di 65 desa sebesar 7 milyar – 382.276 juta, pelatihan aplikasi SIPADES dan Aset 230 Desa diikuti 460 orang sebesar 399.977 juta,
  11. Penetapan batas 4 desa sebesar 265.875 juta,
  12. Pembina adat 2 rekomendasi dan pakaian adat 34 stel sebesar 1 milyar – 101.288 juta,
  13. Kegiatan BIMTEK LPM 270 orang didampingi 30 BP-SPAMS, pembinaan posyandu, PKK, KB dan 10 program PKK di 15 kecamatan sebesar 749.939 juta,
  14. Pengembangan 8 kelompok usaha industri kerajinan dilatih dan 68 orang pengurus pasar dilatih di 20 pasar desa sebesar 899.998 juta,
  15. Lagi lagi BIMTEK bagi penguatan 40 Posyandu serta ikut serta TGG 2 ivent sebesar 699.999 juta dan
  16. Program kerja TP PKK di 15 kecamatan sebesar 1 milyar – 561.601 juta.

Namun tim Mutiaraindotv tetap melakukan koordinasi terus untuk mendapatkan jawaban dari Kepala Dinas PMD, namun terakhir tim mendapatkan jawaban dari pihak Dinas PMD Musi Banyuasin, menyampaikan lajukelah itu juga anggaran APBD 2022, yang pasti bukan di jaman saya itu jamannya Pak Richard Cahyadi. Yang mana beliau juga saat ini masih menjalani pemeriksaan terkait kasus pemasangan jaringan internet desa.

Lanjutnya sambil tersenyum mengatakan ke Tim Mutiaraindotv, bahwa sampai saat ini kasus tersebut masih berlanjut pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Palembang. Hampir seluruh kepala Desa se- Kabupaten Musi Banyuasin diperiksa semua. Karena pemeriksaan terhadap Kepala Desa di Musi Banyuasin sebagai saksi dari kegiatan pemasangan jaringan internet desa, sebagian dari Kepala Desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, ada yang sudah 4 kali dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, ucapnya.

Kami selaku tim akan terus melanjutkan penelusuran terkait OPD lainya di Musi Banyuasin sesuai dengan dukungan data dan informasi fakta yang terjadi dilapangan. Maka dari itu kami berharap kepada BPK dan APH terkhusus Tipikor Polda Sumatera Selatan, segera melakukan pemeriksaan secara detail anggaran APBD 2022 yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin. (018).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *