Perlu Adanya Kejelasan Terkait Jumlah, Jarak Dan Titik Antara Alfamart Dan Indomaret, Apakah Sesuai Perda

Mutiaraindotv, Kota Lubuklinggau – Provinsi Sumatera Selatan, Hadirnya mini market seperti Alfamart dan Indomaret yang berdiri diberbagai daerah, bisa merugikan para pelaku usaha UMKM seperti, toko – toko sembako, pedagang kaki lima dan kios. Karena mini market yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok yang terjamin kualitasnya. Sebab tempatnya bersih, ber AC dan harganya berbeda jauh, bahkan bisa lebih murah dari toko kecil, yang berakibat banyaknya pemilik toko kecil mengalami kerugian dan tutup (Akibat kalah saing).

” Maka dampak dari permasalahan ini, hendaknya Pemerintah Daerah bisa membatasi pendirian mini market seperti Alfamart dan Indomaret, gar jumlah konsumen bisa merata dan seimbang antara mini market dan UMKM “.

Perda no…../2018, Tentang ” Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern “, tertanggal 17 Desember 2018 dengan no registrasi Perda Kota Lubuklinggau No. 5 – 1×0/2018). Didalam pasal 8 tentang ” Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern “.

Dalam rangka penataan toko modern, Pemerintah Kota wajib memenuhi Ketentuan diantaranya ;

  1. Lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada RT/RW, RDTRK, termasuk pengaturan zonasi,
  2. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menegah yang ada diwilyah bersangkutan,
  3. Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi pasar tradisional,
  4. Toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional Minimal 1000 m,
  5. Untuk pemberian izin Usaha toko modern harus mendapatkan persetujuan tertulis dari lingkungan sekitar dan lurah, dan
  6. Pendirian toko modern khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket.

Dan penyelenggara atau pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan yaitu :

  1. Menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih sehat, higenis, aman tertib dan ruang publik yang nyaman,
  2. Menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah 10% dari luas lantai penjualan pada posisi yang sama2 menguntungkan,
  3. Menyediakan tempat peribadatan yang memadai di dalam area bangunan,
  4. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai didalam area bangunan, dan
  5. Menyediakan Sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern.

Intinya dalam pasal 8 ini minimarket sesuai kentuanan yaitu :

  1. Dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota,
  2. Jarak pendirian minimarket harus memenuhi ketentuan dengan radius paling dekat 500 meter dari minimarket yang sudah ada, dan
  3. Jarak pendirian minimarket yang tidak berbentuk waralaba (Jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan harus memenuhi ketentuan dengan radius paling dekat 100 meter.

Kepala Dinas PTSP Kota Lubuklinggau Hendra Gunawan, menyampaikan ke Mutiaraindotv tertanggal 05 Juli 2021 diruang kerjanya menjelaskan terkait pasar modern (Alfamart dan Indomaret), sepanjang masih diperbolehkan ya egak bisa kita halangi, siapa saja mau berinvestasi di Kota Lubuklinggau kan bisa mensejahterakan dan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiap usulan pendirian usaha pasar modern itu, telah memenuhi syarat yang disetujui warga masyarakat setempat, diketahui RT/RW dan pihak Kelurahan, ya kita keluarkan izinya. Karena didalam usulan tersebut juga telah di rekomendasi oleh istansi yang terkait masalah pasar modern.

Jadi intinya pendirian pasar modern itu sepanjang masyarakat meminta, dan benar dibutuhkan masyarakat. Dari rekomondasi pengajuan, selanjutnya tim TKPRD yang menindak lanjuti benar apa tidak dibutuhkan dan mendapatkan persetujuan masyarakat. Intinya sesuai kesepakatan dari masyarakat setempat, karena pelaku usaha mana pun tetap kita fasilitasi.

Jumlah pasar modern tidak diatur dalam Perda, yang ada hanya mengatur zonasi Perda RT/RW. Seperti Jalan Pusat Pembelajaan Kota, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Yossudarso. Jika disetujui oleh masyarakat sekitar ya kita keluarkan izinya. Intinya kami perizinan tetap mangacu ke Perda, namun jika permintaan dan disetujui masyarakat, tetap kita keluarkan izinkan sepanjang ada bukti tanda tangan warga sekitar. Jika ada masyarakat sekitar tidak menyetujui adanya pasar modern tersebut, silahkan laporkan saja, nanti ada pertimbangan dari Pemkot Lubuklinggau, ungkap kadis.

Nah terkait jumlah berapa jumlah pasar modern yang sudah mengurus izinnya, untuk Alfamart 17 titik dan Indomaret 24 titik. Kalau masalah penambahan pasar modern terkait dampaknya itu yang membuat kajian adalah Disprindak, masalah jarak adalah Dinas PU yang mengatur RTRW. Kami sepanjang berkasnya lengkap sesuai dengan Perda serta sepanjang itu permintaan masyarakat, ya kita keluarkan izinnya. Sedangkan yang baru mengurus izin ke perizinan kota Lubuklinggau baik Alfamart dan Indomaret totalnya 41 titik.

Kabid Bidang PBB dan BPHTB Edwar sastra menjelaskan bahwa kita hanya sebatas menghitung nilai objek pajak berdasarkan dari bentuk bangunan. Dan terkait waralabah (Pasar Modern) seperti Alfamart dan Indomaret itu kebanyakan yang melaporkan ke bidang Pajak mayoritas hanya menerima laporan siapa pemilik dari bangunan. Salah satu contoh misalnya nama pemilik bangunan si A di sewa si B untuk membuka usaha seperti mini market ya tetap yang disampaikan ke kita pemilik bangunan karena mereka kebanyakan menyewa, ucapnya ke Mutiaraindotv tertanggal Rabu, 07 Juli 2021.

Sedangkan Kabid Pajak Daerah lainjya Wawan, melalui Kasubid Pajak Daerah lainnya Ferdy, yang disampaikan stafnya Suryadi ke Mutiaraindotv tertanggal 20 Juli 2021, menyampaikan bahwa terkait jumlah pasar modern, untuk Indomaret sebanyak 24 titik yang lama. Dan ada penambahan 27 titik dan Alfamart sebanyak 21 titik, yang telah menunaikan kewajiban membayar pajak. Karena kebanyakan nama Indomaret itu mayoritas pemiliknya Bisnis waralaba atau yang lebih dikenal dengan Franchise. Jadi total keseluruhan baik Alfamart dan Indomaret yang telah membayar kewajiban Pajak Daerah 48 titik.

Hasil Koordinasi Tim Mutiaraindotv dengan DPRD kota Lubuklinggau menjelaskan, “bahwa usulan saat pengajuan Perda terkait Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern untuk menghadirkan Alfamart dan Indomaret sebanyak 20 titik dan paling banyak 30 titik. Tapi faktanya hasil survey Tim Mutiaraindotv dilapangan sudah melebihi kapasitas dan juga lokasinya pendirian pun sudah tidak mengacu ke Perda yang ada, dengan alasan permintaan masyarakat dilokasi. (021_@wi)

 

Check Also

Dugaan Pelanggaran Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilukada Serentak 2024

MutiaraIndoTV.com( Bekasi)- Pemilihan Umum Kepala Daerah, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/ …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *