PPKM Darurat Diberlakukan, Pemkab Situbondo “Dituding” Tak Memihak Rakyat Kecil

MutiaraindoTV.com SITUBONDO – pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Situbondo jelas membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) menjerit, pasalnya karena adanya pemberlakuan pembatasan jam malam dimana pada pukul 20:00 Wib semua para PKL mau tidak mau harus terpaksa menutup Dagangannya.

Jelas hal tersebut dituding oleh Masyarakat khususnya para PKL bahwa pemerintahan Kabupaten kepemimpinan Bung Karna Jelas Tidak memihak Rakyat.

” Saya pedagang sate di lampu merah perapatan Argopuro mas, saya jual buka sudah ba’da sholat Maghrib, terus adanya aturan PPKM Darurat jam 8 sudah mau tidak mau harus pulang,” Ujarnya kepada MutiaraindoTV.com.

Senada juga disampaikan oleh Warung Makan yang menyoal masalah pendapatan serta uang sewa tempat.

” Kalau itu PKL mas, sedangkan kita yang bukanya meski dari pagi sampai Jam 20:00 Wib sejak diberlakukan PPKM Darurat pembeli menurun drastis, jangan bicara modal namun gaji karyawan serta biaya sewa toko nya saja kalau terus – terusan seperti ini bisa gulung tikar mas,” paparnya.

Masyarakat menghimbau ada kebijakan pemerintah kabupaten Situbondo dalam menangani Keluhan – keluhan para PKL yang menjerit karena dampak Aturan PPKM Darurat ini.

Seperti yang dilansir dari Detik.com,
Perubahan regulasi secara mengejutkan terjadi pada hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Solo. Jam malam untuk pengusaha kuliner akhirnya dibatalkan.
Pada Jumat (8/1) malam, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo bersama instansi lain telah merumuskan aturan PPKM 11-25 Januari 2021. Isinya antara lain diberlakukannya batasan jam operasional sampai 19.00 WIB untuk mal, tempat hiburan, restoran, kafe, angkringan dan pedagang kaki lima (PKL).

Angkringan Boleh Buka Sampai Malam
Dia menyarankan kepada masyarakat agar membawa pulang makanan yang dibeli. Petugas akan menempelkan sosialisasi di warung-warung agar pembeli makan di rumah.

Petugas Satpol PP dan tim gabungan akan melakukan patroli penegakan protokol kesehatan setiap hari. Sanksi bagi pemilik warung mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha.

Namun secara mendadak, aturan untuk pengusaha kuliner diubah. Pada Senin (11/1) sore, tersebar Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo tentang perubahan dari SE 067/036.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas COVID-19 Solo, Ahyani, membenarkan adanya SE perubahan itu. Dia menegaskan perubahan hanya terjadi pada usaha kuliner, sementara mal dan pertokoan tetap dibatasi pukul 19.00 WIB.

Menurut yang dihimpun Detik.com, aturan diubah karena adanya desakan dari pedagang kaki lima (PKL). Sebab mereka biasanya baru membuka lapak saat petang setelah pertokoan tutup.

Meski demikian, Pemkot Solo tetap membatasi kapasitas untuk makan di tempat, yakni 25 persen. Selain itu, patroli tim gabungan tetap dilaksanakan untuk menegakkan protokol kesehatan. Hal tersebut dikutip dari detik.com. Jum’at (9/7/2021).

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5330190/maju-mundur-putusan-batas-jam-tutup-kuliner-malam-saat-ppkm-di-solo

Nah saat ini, beranikah Orang nomer Satu di Kabupaten Situbondo yang memiliki Gaung Perubahan, juga merubah regulasi aturan PPKM Darurat untuk para PKL, seperti yang dilakukan oleh Walikota Solo.

Jika berani jelas perubahan, maka kita tunggu keputusan Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suswandi, M.M

(Frengky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *