Rapat Kerja GAPKI Kalbar 2018 Dan Focus Groub Disccution

oleh -153 Dilihat

Mutiara IndoTV, Kota Pontianak – Kalimantan Barat. Bertempat di sebuah Hotel Kawasan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH,MH, dididampingi Dirintelkam Polda Kalimantan Barat menghadiri dan memberi arahan pada acara Rapat Kerja Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat tahun 2018. Kamis (08/03/2018) Sore .

Dalam Sambutannya, Kapolda Kalimantan Barat menjelaskan, Indonesia adalah negara kepulauan, beriklim tropis. Sehingga cocok untuk bercocok tanam, Kelapa sawit dikenalkan ke Indonesia pada tahun 1848 sebanyak 4 batang. Pada tahun 1911 tanaman kelapa sawit menjadi terkenal dan mempunyai potensi yang besar sehingga dijual kemanapun.

“Kalimantan Barat dan Sumatera memiliki lahan kelapa sawit sebanyak 11,67 juta hektare,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH,MH.

Jendral Bintang Dua tersebut juga mengatakan, Indonesia merupakan produsen minyak CPO terbesar di dunia. Maka trend konflik sawit meningkat seiring trend meningkatnya usaha kelapa sawit. Pada 2016. Ombudsman mencatat ada 450 konflik di bidang Agraria, konflik perkebunan ada 163 konflik. “Terangnya Kapolda Kalimantan Barat.

“Polda Kalimantan Barat menangani 66 kasus konflik sawit, mampai dengan bulan Maret tahun 2018, Polda Kalimantan Barat telah menangani 10 kasus di bidang perkebunan,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH,MH.

“Berikut adalah solusi untuk mengatasi konflik diantaranya, pembukaan lahan baru perlu dilakukan musyawarah dengan masyarakat, pembukaan lahan agar sesuai dengan batasan yang diterapkan, lakukan ganti rugi yang sesuai, Membuat IUP dan HGU, Menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan, lakukan kemitraan dan saling menguntungkan .” Terangnya Kapolda Kalimantan Barat.

Selain itu, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH,MH, juga mengingatkan soal ancaman serius kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Sebab, kasus Karhutla Kalimantan Barat nomor 2 setelah Provinsi Riau. “Karhutla menjadi tanggung jawab kita semua, dan betapa pentingnya menjaga alam lingkungan sekitar dengan bijak.” Pungkasnya. (Mia/Yudha/Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.