Siapa Sebenarnya Mafia Sertifikat Tanah, Yang Di Klaim PT. KAI Lubuklinggau Berdasarkan Peta Groundkraat

Mutiaraindotv, Kota Lubuklinggau – Provinsi Sumatera Selatan, Menyikapi berbagai kontroversi terkait lahan milik PT KAI yang sudah disertifikatkan oleh ATR BPN Kota Lubuklinggau, yang membuat Negara dan Masyarakat Kota Lubuklinggau dirugikan. Dikarenakan sebagian masyarakat hanya berstatus HGB (Hak Guna Bangunan), dan sewaktu waktu bisa diambil ali oleh PT. KAI.

Permasalahan terkait sengketa lahan ini sudah sering terjadi di Kota Lubuklinggau, yang mana dulu ada sebagian masyarakat yang merasa memiliki lahan milik PT. Damri, berdasarkan akte jual beli dan SKT. Dan sekarang terjadi kembali dengan versi berbeda yaitu menunjukkan bukti Sertifikat yang telah diterbitkan oleh ATR BPN Lubuklinggau. Dan pembuatan sertifikat tersebut ditahun 2000 hingga 2019, kbarnya berdasarkan program PTSSL. Rabu, 10 November 2021.

PT. Kereta Api Indonesia, yang mengklaim lahan yang berada di Jalan Merpati hingga ke Taman Islam, Kawasan Pasar Inpres, Terminal Pasar Muara Atas dan Kawasan SS hingga belakang Bank BNI. Klaim ini berdasarkan Peta Groundkraat. Kenapa sebagian besar masyarakat dan ruko yang berada di pasar muara atas, yang sudah memiliki sertifikat, dikeluarkan oleh ATR BPN Lubuklinggau.

Yang mana kabarnya dulu terjadi pembesan lahan tanpa prosedur yang jelas berdasarkan UU. Karena sebagian yang bangunan berada dikawasan lahan PT. KAI, seperti Kantor Pajak, Telkom dan separuh bangunan Bank Sumsel dan Toko Columbia itu membayar sewa dengan PT. KAI. Dan sampai saat ini yang paham atas keberadaan lahan tanah milik PT. KAI tak berani membuat sertifikat. Namun sebaliknya yang merasa punya jabatan dan kedudukan berani membuat sertifikat, dan setiap tahunnya akibat sertifikat, ada yang membayar pajak diatas lahan kereta api, unjar UPT Aset PT. KAI Titin.

Lanjut UPT Aset PT. KAI Lubuklinggau, terkait warga yang sudah membuat sertifikat dilahan milik PT. KAI, semuanya ilegal, baik itu masyarakat biasa maupun para oknum pejabat exsekutif dan legislatif. Karena suatu saat bila lahan tersebut dibutuhkan PT. KAI, ya mau tak mau baik masyarakat dan oknum pejabat hanya mendapatkan hak sebagai HGB saja. Soalnya sertifikat yang sudah dikeluarkan ATR BPN yang sudah banyak terbit ditahun itu, sudah kita sampaikan ke ATR BPN dan pihak Bank yang ada di Lubuklinggau, ke Tim Mutiaraindotv, tertanggal 02 November 2021.

Hasil konfirmasi Tim Mutiaraindotv ke Kepala ATR BPN Kelik Budiono, Ptnh, MM, melalui staf ATR BPN Doni, tertanggal 09 November 2021 menyampaikan bahwa terkait pembuatan sertifikat, ATR BPN sifatnya menunggu bola dan pengajuan serta permintaan baik dari Masyarakat, Pemerintah. Dan terkait yang terjadi saat ini masalah klaim dari pihak PT. KAI, ya menunggu Rekom dari Kejari.

Dan terkait pembuatan sertifikat, semua itu harus dilengkapi dengan dasar-dasar atau alasan yang kuat (dapat dipertanggungjawabkan). Kalau mengenai PT. KAI dan PT. Cikincreng, termasuk juga lahan yang berada di pasar inpres, betul yang dipertanyakan Tim Mutiaraindotv, kita saat ini tak bisa apa apakan, menunggu hasil proses dari Kejari Lubuklinggau, katanya.

” Intinya terkait permasalahan tersebut, itu sebenarnya wewenang Pemerintah Kota. Jadi menurut saya coba tanya dulu kebagian Bidang Aset yang ada di Pemerintahan Lubuklinggau, ada apa…?. Dan kenapa….?, pihak Pemkot tak mau mengeluarkan BPHTB, yang katanya lahan tersebut berada dikawasan milik PT. KAI, ya termasuk juga Pasar Inpres dan Pasar Muara Atas tersebut “.

Dasarnya apa Pemerintah Kota Lubuklinggau tak mau mengeluarkan BPHTB…!, sebenarnya permasalahan apa antara Pemkot Lubuklinggau dengan PT. KAI. ATR BPN sifatnya, masih menunggu hasil dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, nantikan ada rekom dari pihak Kejari, baru bisa kita terbitkan sertifikat tersebut.

Dan terkait Tim Mutiaraindotv,  mempertanyakan masalah sertifikat yang sudah dikeluarkan dimasa pejabat yang lama di ATR BPN….?. Ya pada dasarnya pihak ATR BPN bisa mengeluarkan sertifikat tersebut pastinya ada dasarnya dan alasan dari pemohon. Kalau masalah isunya berkembang, terkait tanah tersebut yang kabarnya masuk dalam objek milik Perusahan BUMN (Salah Satunya PT. KAI), kita tunggu hasil Kejari, katanya.

Ya saran kami ke Tim Mutiaraindotv teruslah menggali dari permasalahan ini sebagai alat bukti. Karena sertifikat yang sudah banyak yang terbit. Jadi pada prinsipnya kenapa ATR BPN menerbitkan sertifikat tersebut, silahkan nanti lebih jelas lagi dipertanyakan ke Kepala ATR BPN yang sekarang, yaitu Pak Kelik.

Terkait kenapa sertifikat yang sudah diterbitkan ATR BPN, egak bisa begerak (disekolahkan ke Bank), kami pun masih bingung. Jadi untuk permasalahan ini, ya wajib melibatkan Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan PT KAI, yang di saksikan pihak Kejari. Setalah ada pembuktian dari Kejari bisa direkom untuk penerbitan sertifikat kembali, asal sudah ada kesepakatan bersama antara Pemkot Lubuklinggau dan pihak PT. KAI.

Dan terkait sertifikat yang sudah diterbitkan ATR BPN, kan ada sanggahan dan pemblokiran. Akan tetapi semua nya harus ada dasarnya, kenapa terjadi pemblokiran. Di ATR BPN juga ada tahapan kenapa dilakukan pemblokiran sertifikat, kan ada permintaan dari pihak yang memiliki lahan. Misalnya PT. KAI merasa itu lahan yang sudah disertifikatkan miliknya, maka PT. KAI yang mengajukan pemblokirannya.

” Dan setau saya sertifikat tersebut yang telah dikeluarkan ditahun 2000 sampai tahun 2019 tak perna ada masalah, ini masalah lama timbul kembali. Intinya jika PT. KAI keberatan ya sah saja egak ada masalah. Negara Indonesia adalah negara hukum, kita menunggu hasil proses dari pengadilan “, pungkasnya.

Kami dari ATR BPN Lubuklinggau, senang ada media yang mau mendobrak dan membongkar masalah ini. ATR BPN saat ini sedang gencar dan giatnya sesuai instruksi dari Kementerian ATR BPN pusat, untuk memberantas para Mafia Tanah, yang juga telah bersinergi dengan Aparat Kepolisian. (Tim MITV).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *