Siapa Sebenarnya Mafia Tanah, Adakah Keterlibatan Pemda, ATR BPN, UPT Kehutanan Meranti, Penggusuran Lahan Tanam Tumbuh Rakyat Pangkalan Bayat Oleh PT.SBB

Mutiaraindotv – Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Maraknya perambahan hutan pertanian rakyat dan hutan kawasan yang wajib dikelola oleh masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya bagi warga Desa Simpang Bayat sejak dari peninggalan zaman penjajahan Belanda pada tahun 1948 – 1958. Yang mana hutan tersebut seluas 7.250 Ha, itu awalnya jelas dari Pemerintahan tahun 1979 untuk Marga Bayat, dengan cara pemerintah melakukan pemekaran wilayah untuk menjadi beberapa Desa. Yaitu Desa Simpang Bayat, Desa Pangkalan Bulian, Desa Lubuk Harjo, Desa Bayat Ilir dan Desa Telang.

Atas hal diatas Tim Mutiaraindotv, Wakil Pimp.Redaksi MITV sdr. Barmawi, ST, dengan panggilan akrabnya Awi melakukan investigasi survey lapangan bersama pihak Kehutanan Meranti, Tokoh Masyarakat dan Aparat Desa bersama Masyarakat Bayat. Setelah melihat kondisi dilapangan benar adanya telah terjadi pengusuran lahan pertanian yang sudah digarap masyarakat bayat pada tahun 2017 dengan mendirikan pondok untuk bercocok tanaman palawija sejenis sayuran dan sawit sebagai pembatas lahan atas kelompok tani. Namun pada tahun 2018 terjadi pengusiran oleh oknum PT. SBB didampingi aparat setempat dengan mengunakan alat berat Dozer merobohkan pondok dan meratakan tanaman masyarakat.Berdasarkan hal tersebut, Waka Pimpred Mutiaraindotv mengirimkan surat ke PJ. Bupati Musi Banyuasin, c/q.Sekretaris Daerah Musi Banyuasin dan tembusan ke Jajaran OPD terkait dengan No.010/LP_Alih Fungsi Lahan/KTRP_MITV Media Grup/Bekasi/2023, tertanggal 14 November 2023, namun tak kunjung ada jawaban dari pihak Pemerintah Daerah Musi Banyuasin. Sampai saat ini tidak ada respon positif dari Pemda setempat, padahal Pemda Muba harus bertanggung jawab penuh atas hal ini, karena dengan masalah ini bisa mengganggu perekonomian rakyat di Kecamatan Pangkalan Bayat.

Hasil klarifikasi Tim Mitv dengan pihak UPT Kehutanan Meranti Ramos, tertanggal 21 Januari 2024 menjawab Prinsifnya jika kawasan Hutan tentunya ada izin PBPH dari Menteri KLHK, katanya.

Informasi dari kru Mutiaraindotv dilapangan bahwa pihak Pemerintah Daerah melalui Asisten 1 Muba menyampaikan nanti pak saat ini belum bisa kita jawab sebab satu pintu aja, karena nanti salah penjelasan. Ya surat sudah diterima oleh Pemerintah Daerah, tapi realisasi ya kemana surat tersebut belum tau apa langsung ke bidang terkait atau tetap dijawab langsung oleh Pemda, katanya.

Sedangkan hasil klarifikasi Tim Mutiaraindotv dengan KPH wilayah Sumsel 1 menjelaskan bahwa kalau terkait HGU itu kewenangan Bupati, melalu ATR BPN, kalau itu masuk kawasan hutan bisa ditindaklanjuti KPH. Namun jika itu tidak masuk kawasan Hutan kami pihak KPH dak bisa masuk, ya untuk memastikan kebenaran nanti kami cek dulu pak itu masuk kawasan atau bukan, ucap KPH tertanggal 17 Desember 2023.

Inilah yang menjadi simpang siurnya lokasi lahan di Kecamatan Pangkalan Bayat, Kabupaten Musi Banyuasin, siapa sebenarnya aktor dari permasalahan pengusiran lahan pertanian masyarakat yang sudah bercocok tanam. Kenapa dengan beraninya pihak PT.SBB sampai dibantu Aparat setempat melakukan pengerusakan lahan pertanian masyarakat dengan alat berat. Menyikapi hal yang beredar bahwa dibelakang PT. SBB ada salah satu Oknum orang terkaya di Sumatera Selatan dengan petugas dilapangan berinisial Budi yang didampingi oknum dari pihak UPT Kehutanan Meranti.

Sempat ditahun 2018 terjadi perdebatan setelah kawasan hutan pertanian masyarakat yang sudah bercocok tanam sampai adanya pondok digusur PT. SBB, di rumah salah satu oknum utusan dari PT. SBB tersebut saling klaim bahwa mereka lebih dulu menguasai lahan tersebut. Sampai oknum PT. SBB tersebut mempertanyakan kemana kadesnya pak Samson kenapa dia tak hadir disini. Jika beliau ada disini biar kita sama-sama jelas siap yang lebih dulu yang berhak mengelola lahan tersebut.

Pihak dari aparat desa disana menyampaikan data ke Tim Mutiaraindotv bahwa sesuai dengan bukti dan fakta dilapangan bahwa kami sudah turun menurun untuk mengelola lahan tersebut untuk menunjang perekonomian rakyat pak. Dan kami sebenarnya lebih dulu mengelola lahan tersebut dan benar asli warga Pangkalan Bayat. Kami tak butuh semuanya lahan tersebut cukup kembalikan hak yang sudah kami lebih dulu melakukan penggarapan lahan tersebut, sesuai data yang sudah kami sampaikan ke Tim Mutiaraindotv. Kami lebih dulu menyampaikan dengan pihak kehutanan dan pada saat itu hadir langsung dilapangan pihak kehutan yaitu Ibu Imelda bersama bidang pengukuran.Lanjutnya kenapa hak kami rakyat kecil ini semena mena pihak Pemerintah bersama Perusahaan PT. SBB melakukan pengusuran dan malahan mereka menawarkan ke kami untuk bekerja di perusahaan mereka kan aneh. Kami yang sudah puluhan tahun tinggal disini mulai dari nenek kami turun ke kami hanya sebatas melihat lahan peninggalan perjuangan nenek kami dikuasai semua oleh pihak perusahaan, mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, tegasnya.

Menyikapi hal diatas Tim Mutiaraindotv meminta kepada Presiden RI Jokowi, melalui Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, untuk membantu melihat dan meninjau langsung fakta di lapangan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Pangkalan Bayat. Karena informasi yang kami dapatkan bahwa pihak PT.SBB sudah mengantongi HGU berdasarkan rekomendasi dari UPT Kehutan Meranti. Dan fakta dilapangan tanah rakyat yang digusur tersebut seluas 6500 Ha, hanya terlihat dilapangan tanaman Ubi Racun yang cara pola tanam pun bukan menandakan seperti tanaman perusahaan. (018).

Check Also

Kapolres Situbondo Pimpin Apel Persada Pemakaman Almarhum Aiptu Tri Wahyu Cahyono

Mutiaraindotv.com, SITUBONDO, JAWA TIMUR – Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, SH, SIK, MH. memimpin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *