Sidang Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan DPRK Kabupaten Bener Meriah Terkesan Ngambang

MutiaraindoTV, Kabupaten Bener Meriah – Kalimantan Barat. Sidang Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) DPRK Kabupaten Bener Meriah terkesan ngambang dan kurang jelas, pasalnya dalam sidang tersebut masih ada beberapa pertanyakan Badan Anggaran (Bangar) DPRK Kabupaten Bener Meriah yang belum terjawab oleh Pihak Eksekutif. Jum’at, 19 Oktober 2018.

Dalam sidang tersebut Saharmija selaku anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRK Kabupaten Bener Meriah, mempertanyakan gaji Tenaga Honorer Non PNS di Dinas Keuangan Tahun 2018. Yang skema pembayaran untuk Tenaga Honorer Non PNS menyiksakan masalah pelik, anggaran yang mencapai Rp. 16 Milar yang di peruntukan Tenaga Honorer tidak mencukupi,

Dan di tambah lagi di RAPBK-P Tahun 2018 tentang Tenaga Honorer di Dinas Keuangan yang dibayar pada bulan Januari, sedangkan di Dinas Kesehatan di Bulan Juli dan belum lagi di Dinas lainnya yang belum jelas.

Sementara itu Tgk Amin selaku anggota Bagian Anggaran (Bangar) juga mempertanyakan,” bagaimana kalau RAPBK-P Kabupaten Bener meriah Tahun 2018 di tolak Gubenur Aceh. Karna sudah terlambat sesuai PP No. 33 Tahun 2019, yang selambat lambat – lambatnya di serahkan ke Gubenur Aceh Akhir Sebtember 2018.

Sementara itu Dinas Keuangan dituding dapat memicu kecemburuan dengan Dinas lainnya, karena Dinas Keuangan dianggap menganak Kandung Anak Tirikan. Dalam pembayaran gaji dan uang lembur di kalangan Dinas, dan hingga sidang di tutup solusi kebijakan untuk Tenaga Honorer semakin semrawut dan amburadul. “ada permainan apa ini???. (Pujo Prayetno)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *