Ketua Umum AOB, H.Zaenal Abidin ( pakai songko /kaca mata).
MutiaraIndoTV.com ( Bekasi )-Pengisian jabatan eselon II di lingkungan pemda Kabupaten Bekasi ( Kepala Dinas Cipta Karya) dinilai sebagai tindakan yang sembrono Kemendagri dan diminta untuk melakukan evaluasi.
Eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua. Jenjang pangkat eselon II ada 2 yaitu eselon IIA dan eselon IIB, dengan golongan tertinggi IV/d dan golongan terendah IV/b.
Disebutkan juga dalam peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Tekhnis Perangkat Daerah, jabatan Kepala Dinas di Kabupaten / Kota adalah jabatan Eselon II b.
Jabatan Kadis di isi oleh Kabid dilingkungan Pemda Kabupaten Bekasi ini, menjadi polemik danbmembuat gaduh serta mengundang pertanyaan kalangan di Kabupaten Bekasi.
Menurut Ketua Aliansi Ormas Bekasi, H.Zainal Abidin, pengisian jabatan eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Bekasi menjadi gaduh dan berpolemik lantaran kecerobohan Kemendagri.
” Pengisian jabatan eselon 2 dilingkungan pemda Kabupaten Bekasi jadi polemik dimasyarakat. Ada apa, sehingga Mendagri menyetujuinya,” Kata H.Zainal Abidin kepada MTV.com.
H.Zainal Abidin juga menilai hal itu merupakan bentuk kecerobohan Kemendagri, diapun mendesak Mendagri melakukan evaluasi.
” Sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi merasa miris dan prihatin adanya kecerobohan ini. Ada apa, Kemendagri mengangkat Kabid jadi Kadis,” Ujarnya.
“Mendagri diharapkan mengevaluasi pengangkatan Kabid menjadi Kadis di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi. Apa tidak ada pilihan lain selain Kabid,?” Tanyanya.
Kabid dimaksud, adalah Kabid bangunan negara di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Bekasi yang dikenal juga sebagai Kabid ‘WC Sultan’ Toilet.
” Miris, seorang Kepala Bidang ‘WC Sultan’ diangkat menjadi Kepala Dinas ( Kadis),” Tukasnya.
Sebelumnya, sebanyak 16 pejabat eselon II dilantik Pj.Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Namun terdapat satu jabatan eselon II, Kepala Dinas Cipta Karya yang seharusnya di isi oleh Benni Saputra ( Sekretaris Dinas) tapi diganti oleh Beni Sugiarto ( Kepala Bidang).
Akibatnya kritikan muncul dari berbagai kalangan di Kabupaten Bekasi. Mereka mencurigai pengisian jabatan eselon dua untuk jabatan Kadis dilakukan tidak melalui mekanisme open biding. Dwi
