Tak Kunjung Selesai, Warga Akan Laporkan Panitia Sertifikat Masal Swadaya Dan Perseorangan Desa Curah Kalak

Mutiaraindotv.com (Situbondo) – Jawa Timur — Setelah menunggu beberapa tahun tentang pengurusan SMS (Sertifikat Massal Swadaya) dan Sertifikat Perseorangan tahun 2017, akhirnya beberapa warga yang sebagai pemohon sertifikat, berbondong-bondong sepertinya berdemo mengadu ke Kantor Balai Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Kamis 5 Maret 2020.

Dengan pengaduan ini beberapa puluh warga langsung diterima Kades Curah Kalak Mohammad Matnaji S.H, yang juga disaksikan dari Koramil Jangkar, BABINSA Curah Kalak Serda Nur Hidayanto, Polsek Jangkar bapak Gun. Dan yang langsung diterima keluhan warga yang mengurusi sertifikat perseorangan, dikarenakan pengurusan terlalu lama dan berbelit-belit dan juga ingkari janji yang sudah disepakati antara Panitia SMS dan Sertifikat Perseorangan Ibu MSR dan juga mantan Sekdes Curah Kalak AGS bersama warga pemohon sertifikat, yang dijanjikan awal 1 Januari dan akan diselesaikan 1 Februari 2020, ternyata bleset/diingkari janjinya sampai sekarang masuk bulan Maret.

Warga yang melaporkan ke Kades Curah Kalak, masalah sertifikat yang sebagaian kami temui dan yang dapat dikonfimasi Wartawan Mutiaraindotv, Subaidi Dusun Tengah, Tiwani/Kusnawati Dusun Palangan, Abdul Latip Dusun Palangan dan Arminah, yang semua warga Desa Curah Kalak, yang semuanya ini dipungut dengan bervariasi jumlah keuangannya, sampai ada salah satu warga Tiwani/Kusnawati, dimintai untuk bayar 10 juta untuk mengurusi sertifikatnya dan ia bayar Cash (Kontan) pada mantan Sekdes Curah Kalak AGS.

Menurut keterangan salah warga Subaidi menjelaskan pada kami “bahwa menurut panitia SMS, bila ada yang tidak mampu mengurusi sertifikat bisa mengajukan kredit ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di wilayah Asembagus, bila angsuran kreditnya macet maka bila sertifikat selesai bisa dibuat jaminan di Bank tersebut”, jelas Subaidi.

Selanjutnya Kades Curah Kalak mengatakan “sebenarnya data dan laporan sudah lengkap dari warga, pemohon sertifikat massal berjumlah tahap 1 (pertama) 93 pemohon, tahap kedua (2) 95 pemohon, total 188 pemohon, dan yang di ajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Situbondo, sebanyak 70 dan yang sudah selesai sertifikatnya 21 sedang sisanya masih dalam pengurusan dan ia akan tetap mengawal warganya jika hal ini akan dilanjut untuk dilaporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum)”, ucap Kades Matnaji.

Kemudian kami Wartawan Mutiaraindotv juga mengkonfirmasi juga mantan Sekdes Curah Kalak AGS dan Panitia SMS Ibu MSR, melalui telpon seluler, menurut AGS “bahwa dia hanya ditugasi mengurusi kelengkapan syarat-syarat para pemohon untuk mengajukan sertifikat ke BPN dan yang untuk mengurusi langsung ke BPN itu Ibu MSR”, tegas mantan Sekdes AGS.

Setelah itu juga Panitia SMS Ibu MSR menjelaskan “bahwa sebenarnya pengurusan SMS tahap pertama (1) berjumlah 92 pemohon, sudah selesai 70 sertifikat yang 22 masih di BPN, posisi petabidang sudah selesai, dan tahap kedua (2) 94 pemohon, bidang proses petabidang”, jelasnya melalui WA (Whats App) telpon seluler.

“Lebih lanjut Ibu MSR menjelaskan secara detail melalui WA pada kami Wartawan Mutiaraindotv, bahwa lambatnya penyelesain karena adanya peraturan baru pemohon harus E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk ) dan yang KTP-nya belum E-KTP, harus mengurus dulu di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Situbondo, kelengkapan persyaratan terutama SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang lambat dipenuhi oleh para pemohon, dan kendala lain di BPN tahun kemaren ada pergantian kepala kantor sampai 3 kali begitu Kasi (Kepala Seksi), dan ia juga tetap akan menyelesaikan semuanya”, pungkas Ibu MSR di WA nya pada kami. (Irwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *