Tanggapan Mantan Wakil Bupati Situbondo, Rachmad, SH.M.Hum, Terkait Usulan Pembubaran Dua BUMD

Mantan Wakil Bupati Situbondo, Rachmad, SH.M.Hum.

 

Mutiaraindotv.com (SITUBONDO)- Usulan Bupati Situbondo, H. Karna Suswandi membubarkan 2 Badan Usaha Milik Daerah, Perusda Pasir Putih dan Perusda Banongan, di Rapat Paripurna DPRD, Nota Pengantar Kebijakannya Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022, pada hari Rabu (27/10) kemarin, mendapat tanggapan langsung dari Mantan Wakil Bupati Situbondo, Rachmad, SH.M.Hum.

Menurut Rachmad, usulan Bupati Situbondo, H. Karna Suswandi, dua perusda tersebut berbeda dan harusnya Bupati sebelum mau membubarkan, Bupati bisa membedakan antara persoalan Perusda Pasir Putih dengan Perusda banongan.

” Saya sebagai warga Situbondo merespon bahwa dua perusda yang mau di bubarkan itu, seharusnya Bupati terlebih dahulu harus bisa dapat membedakan persoalan yang terjadi di kedua perusda tersebut, karena masing masing perusda memiliki persoalan yang berbeda, yang pertama terkait Perusda Pasir Putih, disitu ada 66 karyawan dan 350 mitra usaha yang sekarang menggantungkan hidup di Perusda Pasir Putih,” Ungkap Rahmat

Dikatakannya, Direktur yang bertugas di Perusda Pasir Putih baru dilantik pada bulan Juli 2019.

“Tetapi mungkin masyarakat banyak yang belum tahu, bahwa direktur yang baru di lantik juli 2019 itu, mendapatkan warisan hutang dari direksi yang lama sebesar Rp.600 juta lebih. Terkait angka angka yang saya katakan silahkan bisa di cek sendiri ke direksi Pasir putih. Sejak bertugas juli 2019 sampai pada bulan desember pada saat tutup buku 2019 direksi baru telah menghasilkan laba kotor sebesar Rp. 900.000.000, itupun dananya pada tahun 2020 digunakan untuk menutup warisan utang direksi yang lama, sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp.300.000.000, yang dipakai untuk biaya operasional pada tahun 2020,” Ungkapnya.

Pada tahun 2020, sambung Rachmad, seperti di ketahui bersama, semua Direksi karyawan dan mitra usaha di Perusda pasir putih dihadapkan pada pandemi covid 19, sehingga ada penutupan lokasi wisata dipasir putih.

” Artinya direksi yang baru bertugas pada juli 2019 ini, dihadapkan pada dua persoalan yaitu warisan utang direksi yang lama dan situasi pandemi covid 19,” Terang Rahmat.

Oleh karena itu, saya menyampaikan, harusnya Bupati sebelum mau membubarkan, Bupati bisa membedakan antara persoalan Perusda Pasir Putih dengan Perusda banongan. Bagaimana perhitungan tidak ada kontribusi ke PAD? Kalau menghitung perhitungan kontribusi ke PAD itu adalah laba bersih perusda, jadi laba bersih itu dihasilkan dari laba operasional setelah dikurangi kewajiban menabung untuk biaya perawatan dan perbaikan aset yang nilainya bisa diambil setelah dikurangi biaya penyusutan misalnya contoh sederhana dalam satu tahun perusda pasir putih, misalnya laba operasionalnya sebesar RP. 600.000.000 tetapi kewajiban menabungnya RP. 700.000.000 berarti minis RP. 100.000.000 maka dikondisi seperti ini Perusda pasir putih tidak wajib bayar PAD, tetapi sebaliknya.

” Jika laba operasional perusda Pasir putih didalam satu tahun sebesar Rp. 700 juta, kewajiban menabungnya, untuk biaya perwatan, perbaikan aset yang nilainya bisa diambil dari nilai penyusutan Rp. 600 juta berarti Perusda punya laba Rp. 100 juta, dan itu adalah potensi PAD dan wajib setor PAD,” Terangnya.

“Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bupati Situbondo, H. Karna Suswandi, tidak ada kata terlambat barangkali sebelum Draf Raperda disampaikan ke DPRD, Bupati bisa menunjuk salah satu Asisten perekonomian, dibantu salah satu Staf Ahli dari Inspektorat, kemudian ada Dinas Pertanian, ada Kabag Ekonomi, Staf Ahli, ada Kabag Hukum, jadi barangkali bisa langsung orientasi lapangan ke Perusda Banongan, untuk mengetahui berapa unit usaha yang ada di Perusda Banongan,” Tutur Rachmad.

Dengan memperhatikan luas yang ada, berapa luas lahan produktif yang bisa menghasilkan kontribusi ke Perusda Banongan, sebab masalah Perusda di Banongan, jangan berbicara tentang PAD dulu, sebab dari lahan yang produktif itu berapa hektar yang dikerjakan sendiri oleh Perusda Banongan, dan berapa luas lahan yang sudah disewakan kepada pihak ketiga, ketika pertanyaan pertanyaan ini dapat jawaban.

” Saya yakin Bupati bisa punya gambaran dan kesimpulan,” Tegas Rahmat

Soalnya persoalan di Perusda Banongan ini adalah persoalan manajement, tidak sama dengan persoalan yang terjadi di Perusda Pasir Putih, kemudian terkait perubahan status pembubaran dari Perusda ke UPT.

“Mohon di ingat OPT itu, menurut pandangan saya pribadi justru akan membebani APBD, karena UPT tidak berorientasi pada provit, sebab semua biaya operasionalnya pasti ditanggung APBD tanpa melihat laba dan ruginya,”Tegasnya

Oleh karena itu, masalah usulan Bupati, H. Karna Suswandi untuk pembubaran dua perusda harusnya ada kajian dan evaluasi terlebih dahulu, sebab usulan tersebut belum tentu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga dengan perubahan status dari perusda menjadi UPT itu tidak sejalan dengan jargon perubahan yang di koar koarkan oleh Bupati.

” Menurut pandangan kami pribadi, jargon perubahannya bagaimana ketika Pemerintahan H. Karna Suswandi ini merubah manajement menjadi management produktif sehingga menghasilkan PAD yang berkualitas,”Ujar Mantan Wabup Situbondo, Bung Rachmad. (SY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *