Terkait Fee Dana Pokir, Kejari Karawang Periksa Anggota DPRD. Ini Tanggapan Ketua Umum BPIKPNPA RI

 

“BPIKPNPA RI mendukung Kejari Karawang Periksa Anggota DPRD, Jajaran Eksekutif Bupati Dan Wakil Bupati Karawang Terkait Fee Dana Pokir”  Tubagus Rahmad Sukendar 

MutiaraIndoTV.com ( Bekasi )- Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPIKPNPA RI),Tubagus Rahmad Sukendar  mendukung langkah langkah Kajari Karawang Martha Parulina Berliana dalam menegakan hukum terkait dugaan adanya Fee Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Karawang. Seperti diketahui dana pokir yang disediakan APBD Karawang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

Tubagus Rahmad Sukendar juga meminta kepada Kajari Karawang memeriksa pejabat Pemda Karawang yang diduga ikut menerima dana Pokir termasuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang.

” Tidak hanya anggota legislatif namun Eksekutif ( Pemda) juga layak dipanggil karena diduga ikut menerima dana pokir termasuk bupati dan wakil bupati harus juga segera dipanggil,” Kata Tubagus Rahmad Sukendar, Jumat (27/5).

Tb. Rahmad Sukendar, Ketua Umum BPIKPNPA RI

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negri Karawang, mengatakan akan memanggil pihak pihak yang ada keterkaitan menerima dana pokir.

“Mulai Senin (30/5/22) surat panggilan mulai dikirimkan Kejari Karawang terkait dengan Penanganan dana pokir yang sudah masuk pada tahapan penyelidikan. Sebelum nya Kajari Karawang memastikan jajarannya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak yang ada keterkaitan menerima dana pokir, bahkan Kajari sudah menugaskan Jaksa penyidik untuk segera melakukan pemanggilan,” Kata Kajari Martha Parulina Berliana , Jumat (27/5/2022).

Menurut Martha, sebelumnya pihak penyidik melakukan telaah atas lapaoran masyarakat terkait adanya fee dari dana pokir anggota DPRD. Berdasarkan hasil tela’ah yang dilakukan penyidik, kejaksaan meningkatkan status menjadi penyidikan (lead).

“Sekarang sudah memasuki tahap penyelidikan sehingga kami akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat ini,” Kata Kajari Martha Parulina Berliana.

Martha mengatakan, berdasarkan hasil ekspose diketahui jika dana pokir tidak hanya untuk anggota DPRD, namun juga eksekutif seperti bupati dan wakil bupati. Pihaknya memastikan akan memeriksa semua penerima dana pokir.

“Siapa pun penerima dana pokir akan kita periksa. Namun semua harus melalui tahapan pemeriksaan,” Tegasnya.

Berdasarkan informasi, anggota DPRD Karawang menerima dana pokir sebesar Rp5 miliar. Namun unsur pimpinan DPRD diketahui lebih banyak menerima dana pokir sekitar Rp35 miliar. Hal yang sama juga pihak eksekutif menerima puluhan miliar rupiah.

Penyidik kejaksaan tengah mencari dugaan adanya fee sebesar 5 persen dari dana pokir setiap anggota DPRD.

Lebih jauh Kang Tb Sukendar memberikan apresiasi atas gerak cepat Kajari Karawang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi fee dana pokir.

”  Ini adalah langkah bagus untuk penegakkan hukum tanpa ada tebang pilih maupun hanya mengejar target, kita melihat bahwa Kejaksaan Agung saat ini sedang gencarnya melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi besar yang sudah merugikan keuangan negara ratusan miliar,” Kata Kang Tb Sukendar sapaan akrabnya.

Kang Tb Sukendar berharap dalam pengusutan kasus tersebut dapat segera kejaksaan karawang untuk menetapkan para tersangkanya.

” Tentunya BPIKPNPA RI Jawa Barat akan mengawal kasus ini sampai kemeja persidangan. dan dalam waktu dekat dari BPIKPNPA RI Jawa Barat akan menemui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk koordinasi terkait banyak nya aduan kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke BPIKPNPA RI Jawa Barat,” Tandas Kang Tb.Sukendar. ( red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *