Tidak Transparan Penggunaan Dana Desa Dan Proyek Di Desa Karangsari

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Sejumlah Tokoh Masyarakat Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur mengeluhkan soal tidak transparansinya. Sejumlah proyek Jalan Lingkungan (Jaling) dan Leaning (Saluran Air) yang dikerjakaan oleh Pemerintah Desa Karangsari, yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018.

Menurut beberapa Tokoh Masyarakat Desa Karangsari yang namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan, semestinya pihak Pemerintah Desa Karangsari harus transparan kepada masyarakat.

“Saya melihat ada sejumlah proyek Leaning (Saluran Air) yang pengerjaannya diduga fiktip, ada daftar proyeknya. Tapi tidak tau dimana lokasi titik pengerjaannya, “kata salah satu tokoh masyarakat Desa Karangsari kepada media baru – baru ini.

Selain itu, sejumlah Tokoh Masyarakat juga menyayangkan sikap Pemerintah Desa Karangsari, yang tidak transparan kepada masyarakat dalam penggunaan Dana Desa (DD).

“Pihak Desa hanya menulis secara global anggaran atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang digunakan, tanpa adanya perincian yang jelas. Bisa jadi anggaran tersebut di mark up, “ungkapnya

“Penegak Hukum Diminta Turun Tangan”

Menanggapi adanya keluhan masyarakat Desa Karangsari, soal adanya sejumlah proyek yang diduga fiktip. Yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018, Suganda salah satu aktifis Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta agar pihak penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan untuk segera menyelidikinya.

“Jika memang ada masyarakat yang mencurigai adanya penyelewengan penggunaan Dana Desa (DD), Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta agar kejaksaan segera menyelidikinya, “kata Suganda.

Apabila dalam penyelidikan tersebut, Kejaksaan menemukan ada indikasi korupsi dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan pengerjaan proyek yang diduga fiktip. Maka pihak mendorong agar Kejaksaan segera menindak, “tegas.

“Ditegaskannya, bahwa para Kepala Desa tidak boleh seenaknya saja menggunakan Dana Desa (DD), apalagi sampai diselewengkan.

“Saya tegaskan, agar para Kepala Desa jangan coba – coba menyelewengkan Dana Desa (DD), kalau mereka tidak ingin berurusan dengan hukum. “Pungkasnya. (Mariam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *