Tim LP KPK Kalimantan Barat, Melaporan Proyek Embung Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

 

MutiaraindoTV, Kota Pontianak – Kalimantan Barat. Dalam Rangka mempercepat, pemberantasan korupsi di Provinsi Kalimantan Barat. Syafriudin Ketua Komda LP KPP Provinsi Kalimantan Barat Bersama, Ketua Komcab LP KPK Kabupaten Kapuas Hulu melaporkan, pekerjaan Proyek Embung dan Tebing. Anggaran APBN kepihak Kejaksaan Tinggi Provinsu Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Sebelum Melaporkan Komda LP KPK Provinsi Kalimantan Barat Syafriudin menemui awak media ini, menjelaskan Hasil Dari Invistigasi Komcab LP KPK Kabupaten Kapuas Hulu bersama tim Komda LP KPK Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa ada 2  (Dua) pekerjaan, diantaranya adalah :

1. Penguatan Tebing Sungai Kapuas Hulu Tahun 2016 yang di kerjakan oleh PT. KREASINDO PUTRA BANGSA, dengan sumber dana APBN murni Kementrian Prumahan Rakyat ( PUPR) dan Lanjutan Tahun 2017. Adapun dengan nilai kontraknya kurang lebih Rp. 4 miliar, yang terindikasi kerugian negara dan tindak pidana korupsi. Namun pekerjaan tersebut, perna di laporkan di Polda Provinsi Kalimantan Barat dengan No Surat. 01/Lkpk -Ri/03/04/2017 dan Nomor Surat 02/Lkpk -Ri /03/04/1017, di laporkan pada tanggal 03/04-2017. Di tangani oleh Kejari Kabupaten Kapuas Huluh, namun semua tidak ada kejelasan sampai saat ini. Adapun Papan Plang Proyek yang terpasang sebagai berikut :

2. Pembangunan Embang Pangkaran lanjutan, lokasi di Kabupaten Kapuas Huluh dengan No. Kontrak : 02/Hk/02/03/SNVT/ PJSA-WSK/WSJK /PPk/Dse /2017, nilai kontrak : R. 4.719.338.000.00. Dengan sumber dana dari APBN, waktu pelaksana selama 140 hari kerja. Pelaksana PT. Karya Dalur Saroha, dengan alamat di Jalan Re Marta Dinata No 40, Pontianak, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Papan Plang Proyek yang terpasang sebagai berikut :

Adapun temuan yang kami sampaikan sebagai berikut, pekerjaan Penguatan Tebing Sungai Kapuas Huluh Tahun 2016. Bahwa berdasarkan pantaua tim kami di lapangan, pembuatan Tiang Beton yang di laksanakan dengan manual. Bukan menggunakan tiang buatan pabrik dan juga penumbuk tiang pancangnya juga, di buat secara manual dengan menggunakan exsapator.

Bangunan tiang tersebut dari perkerjaan awal sampai saat ini tidak berfungsi, dan sudah ambruk dari awal pekerjaan. Sampai saat ini diduga perencanaan awal tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, artinya perencanaannya abal – abal.

Sesuai tugas dan fungsi komisi daerah Komda LP KPK Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Lembaga Sosial Control dan Lembaga Pengawasan Dalam Rangka mendukung program pemerintah. Tentatang percepatan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR) dan mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Good goverment), kami Lembaga Pengawasan Pemerintah dan Keadilan LP KPK Provinsi Kalimantan Barat. Yang berpedoman dengan Undang – Undang, sesuai dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang LSM dan Ormas Inpres No. 31 Tahun 1999.

Kami dari LP KPP Provinsi Kalimantan Barat meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, agar kasus tersebut diproses secepat mungkin. “Ungkap Syafriudin. (Nurdin/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *