Tim Tabur Kejagung RI, Berhasil Ringkus DPO Kasus Banwaslu Muratara

Mutiaraindotv – Kecamatan Boyolangu, Jawa Timur, Tim Tabur Kejaksaan Agung berhasil mengamankan AS Bin WW, yang mana bersangkutan daftar pencarian orang DPO asal Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Rabu 22 Juni 2022, sekitar pukul 08:25 Wib, bertempat di Jalan Moh. Yamin, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur.

Adapun DPO Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut yang telah berhasil diamankan Tim Tabur Kejaksaan Agung yaitu, AS Bin WW, Indralaya, 07 Desember 1982 (40), yang beralamat Lrg. Sarjana Perum Bunga Mas, Blok B No. 007, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indrajaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

AS bin WW adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagai Kondinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, periode Oktober 2020 sampai dengan Mei 2021.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor : Print-11/L.6.11/Fd.1/04/2022, AS Bin WW diduga terlibat dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Musi Rawas yang bersumber dari APBD Kabupaten Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp. 9.200.000.000, (Sembilan Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

AS Bin WW diamankan karena ketika dipanggil oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, yang bersangkutan tidak datang untuk memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut.

Oleh karena itu AS dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor : B-1619/L.6.11/Fd.1/05/2022.

Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, Jaksa Agung RI meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap Buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum. Dan pihaknya menghimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para Buronan, tegasnya (Kejagung RI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *