Via Vidcon Pejabat Pemkot Ikuti Dialog Nasional Bersama Kepala BKPM, Tindaklanjut Perizinan Melalui Aplikasi OSS

oleh -8 views

Mutiaraindotv, Lubukklinggau – Sumatera Selatan, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Lubuklinggau, Kgs. Effendi Feri didampingi Kepala BPRD Kota Lubuklinggau Tegi Bayuni dan Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) diwakili Sekretaris DPMPTSP Wiwin Eka Saputra, M.H.I mengikuti dialog Nasional dengan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Yang mengusung tema “‘ Penyelenggaran Perizinan Berusaha, Online Single Submission (OSS) dan Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Daerah ‘”. Dialog ini dilakukan melalui Aplikasi Zoom Meeting, pada hari Senin, 03 Mei 2021.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto mengatakan omnibus law diciptakan untuk memenuhi Ekonomi dimana Presiden menginginkan Perekonomian tumbuh dalam rangkaian Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ia juga mengatakan Implementasi UU Cipta Kerja menentukan apakah Pertumbuhan Perekomian berhasil atau tidak dimana UU Cipta Kerja ada 47 PP dan 4 Perpres.

Ditambahkannya berbagai contoh PP dalam UU Cipta Kerja, misalnya, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Mengenai tata ruang banyak RTRW yang belum disahkan. Maka dari itu diharapkan dapat disahkan, seharusnya RTRW semuanya digitalisasi sehingga RTRW yang tersendat segera akan dilacak.

Kemudian ia juga menyampaikan tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah ada Pengusaha yang mau mengurus IMB, akan tetapi mengalami kesulitan. Diharapkan dengan adanya Aplikasi OSS dapat mempermudah para Pengusaha.

Banyak persolan Perizinan seperti Izin Usaha yang sudah Jalan, apalagi Izin Usaha yang baru mulai karena tidak sesuai dengan RTRW saat dilakukan pengisian di OSS.

Dirinya mengungkapkan dalam omnibus law ada Perpajakan yang masuk PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sedangkan PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. (rls_021).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *