Wagub Sumsel Terima 11 Usulan Bupati Mura, Skala Prioritas Dan Bermanfaat Ke Masyarakat

Mutiaraindotv, Palembang – Sumatera Selatan, Program pemerataan pembangunan hingga kini masih menjadi prioritas Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru.

” Berbagai bantuan untuk Peningkatan Kabupaten dan Kota diwilayah Sumatera Selatan, terus digelontorkan melalui Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus) “.

Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya, mengatakan bahwa pembangunan yang harus dilakukan menggunakan Bangubsus tersebut, harus diupayakan. Agar pembangunan yang memiliki skala prioritas yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, katanya.

” Pembangunan yang menggunakan Bangubsus ini, tentunya harus berdampak dan dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Artinya, hal itu harus dilakukan untuk infrastruktur yang memang dianggap prioritas “, kata Mawardi, saat menanggapi usulan Pembangunan dari Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Macmud di ruang rapat Gubernur Sumsel. Selasa, 12 Oktober 2021.

Menurutnya, usulan dari para Bupati terkait Program Pembangunan di daerahnya sangat penting dilakukan. Sebab melalui usulan tersebut, Pemprov Sumsel dapat menentukan besaran Bangubsus yang akan diberikan.

” Tentu usulan Bupati ini, akan kita sampaikan ke pak Gubernur. Kita akan mengkaji yang memang prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat “, tuturnya.

Salah satunya contoh yakni keberadaan Rumah Sakit. Dimana Mawardi menilai, Rumah Sakit memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Selain itu, usulan tersebut juga harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat kedepannya.

” Sekaligus juga pembangunan ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah “, ujarnya.

Diketahui, sedikitnya ada 11 item usulan yang dipaparkan Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Macmud dalam pertemuan tersebut, yaitu :

  1. Lanjutan Pembangunan RSUD Muara Beliti,
  2. Pembangunan Pasar,
  3. Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR), dan
  4. Akses Jalan menuju GOR.

Sedangkan 7 item Pembangunan lainnya merupakan Peningkatan sejumlah ruas Jalan yang ada di Kabupaten Musi Rawas tersebut yang dinilai sudah tidak layak.

” Rapat tersebut dihadir sejumlah Pejabat berwenang di lingkungan Pemeribtah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas “.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *