Wakapolda Provinsi Kalimantan Barat Buka Pelatihan Aplikasi SPSE Versi 4.3

MutiaraindoTV, Kota Pontianak – Kalimantan Barat. Polda Provinsi Kalimantan Barat, Wakapolda Provinsi Kalimantan Barat Brigjen Pol Sri Handayani membuka Pelatihan Aplikasi SPSE versi 4.3 Tahun 2018, pelatihan ini di gelar di Hotel Orchad Pontianak, Kota Pontianak. Selasa, 11 Desember 2018.

Pembukaan Pelatihan Aplikasi SPSE versi 4.3 ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Provinsi Kalimantan Barat, Instruktur LKPP Jakarta dan seluruh peserta Pelatihan Aplikasi SPSE 4.3.

Sebelum memberikan sambutan dan membuka pelatihan ini, Wakapolda Provinsi Kalimantan terlebih dahulu memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Polresta Pontianak dan Polres Singkawang.

“Pada 10 Desember 2018 kemarin, Polresta Pontianak dan Polres Singkawang mendapatkan status WBK (Wilayah Bebas Korupsi) berdasarkan penilaian Zona Integritas oleh Kemenpan RB, ini tentunya menjadi prestasi yang patut dicontoh oleh Polres – Polres jajaran. ”Ujarnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dengan adanya perubahan versi 4.2 menjadi versi 4.3.

Perlu adanya pelatihan yang diberikan kepada para personel yang sudah memiliki sertifikasi nasional pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai bentuk upaya dalam peningkatan kemampuan diera digitalisasi.

Selaras dengan perubahan paradigma pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai cermin perkembangan proses modernisasi dan profesionalisme. Dalam memberikan pelayanan publik, kegiatan pelatihan peningkatan aplikasi SPSE versi 4.3. Ini memiliki prinsip yg efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel, sebagaimana telah diamanatkan dalam perpres nomor 15 Tahun 2018.

“Untuk itu, kita harus segera menyesuaikan dalam memberikan pelayanan publik dengan harapan nantinya tidak mengalami kendala maupun permasalahan yang berarti.

Semoga apa yang menjadi rencana kita kedepan semakin lebih baik lagi, guna meningkatkan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan publik melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional, modern, dan terpercaya. ”Jelasnya. (Mia/Red)