Wako Intruksikan Ke Camat Dan Lurah, Harus Peka Dalam Meningkatkan PAD Di Wilayahnya

Mutiaraindotv, Balai Kota Lubuklinggau – Sumatera Selatan,  Walikota Lubuklinggau, H. SN Prana Putra Sohe, membuka sekaligus memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dan Acara dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek), tentang sistem Pengolahan Perpajakan Dana Kelurahan tahun 2019. Acara dilaksanakan di Balai Kota Lubuklinggau, Rabu, 31 Juli 2019.

Acara Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bimbingan Teknis (Bimtek), tentang sistem Pengolahan Perpajakan Dana Kelurahan tahun 2019. Dihadiri langsung Walikota Lubuklinggau H. SN. Prana Putra Sohe, Sekda Kota Lubuklinggau H. Rahman Sani, Asisten l Heri Suryanto, Kadis PPAKD Imam Senen, Kepala OPD, Camat, Lurah serta Bendahara Pembantu Kelurahan serta Narasumber dari KPP Pratama Lubuklinggau.Dalam sambutannya Walikota, meminta kepada Lurah, agar Jeli dan Peka terhadap Potensi di wilayah kerjanya dalam upaya meningkatkan PAD.

” Kegiatan semacam ini, selalu kita laksanakan setiap tahun, hal ini tidak lain untuk meningkatkan Penghasilan Daerah. Dengan Pendapatan hasil Daerah inilah yang digunakan untuk Pembangunan Daerah “, ujar Wako.

Lanjut Walikota 2 Periode Ini, Kota Lubuklinggau itu, dirinya merasa iri dengan PAD seperti di daerah Kota Bandung dan Bali yang mencapai Rp. 60 Triliun, sedangkan Kita Lubuklinggau hanya Rp. 40 Miliar.Maka dari itu sambung Wako Lubuklinggau, kita harus Optimis dan terus berusaha untuk meningkatkan PAD Ini, walaupun banyak Rintangan Dan Penuh Tantangan. Jadi kepada Camat dan Lurah, harus mencari Trik dan Inovasi baru, agar masyarakat semakin sadar memenuhi kewajibannya membayar Pajak.

Kepala BKD Kota Lubuklinggau,  Imam Senen, menyampaikan  laporan sesuai Data yang masuk ke BKD, hingga Juli 2019. Untuk Realisasi PBB ini masih sangat minim, masih ada SPPT yang belum sampai ke Masyarakat atau Wajib Pajak.
” Tolong kepada Camat dan Lurah sampaikan lagi soal SPPT dan BPHTB, agar Objek Pajak Kita dapat memenuhi kewajibannya. Ini merupakan tugas kita bersama, agar target PBB kita dapat terealisasi sebagaimana yang kita semua harapkan. Jika ditemukan Kendala di Lapangan, silahkan disampaikan agar sama-sama kita cari solusinya. (Kaperwil SumSel).
editor ” Awi “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *