Uncategorized

Waow, 2018 Seluruh Kepala SD di Kabupaten Bekasi Jadi CEO

×

Waow, 2018 Seluruh Kepala SD di Kabupaten Bekasi Jadi CEO

Sebarkan artikel ini
Gambar Ilustrasi CEO

 

Waow, 2018 Seluruh Kepala SD di Kabupaten Bekasi Jadi CEO

Mutiaraindotv.com, Bekasi -Cikarang Pusat – Mulai tahun 2018, seluruh Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi bakal mendapat tugas baru. Selain memimpin sekolah, mereka pun menjabat manajer dan juga Chief Executive Officer (CEO) layaknya di sejumlah perusahaan.

Hal tersebut terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

“Dengan demikian Kepala Sekolah Dasar Negeri ataupun Swasta akan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Anggarannya yang tadinya ada di UPTD kini langsung ke sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Maman Agus Supratman, beberapa saat yang lalu.

Dalam regulasi tersebut, tercantum penghapusan UPTD, termasuk pendidikan, di setiap Kecamatan. Alhasil, Kepala Sekolah memiliki kewenangan penuh terhadap sekolah termasuk mengelola anggaran.

 

“Jadi, maju mundurnya sekolah tergantung Kepala Sekolahnya, sejalan dengan itu tentu Disdik harus menyiapkan, karena tidak mungkin kepala sekolah yang sekarang tidak diberikan keterampilan tambahan,”ujarnya.

Dengan dihapusnya UPTD, lanjut Supratman, Dinas Pendidikan langsung membawahi 708 SD di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya sebatas penghapusan UPTD, kata Supratman, pihaknya pun memastikan siap menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Kepala Sekolah.

Tentunya, masih Supratman, para pimpinan di setiap sekolah akan disiapkan melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengelola penuh sekolah. Konsep pengelolaan ini meniru dari sistem sebuah perusahaan.

“Persiapan telah kami lakukan jauh-jauh hari. Kami berikan kursus tambahan menjadi pengelola anggaran. Jadi bagaimana mengelola keuangan, adminstrasi keuangan daerah dan lain sebagainya ke 708 SD,” tambahnya.

Diakuinya, dengan penerapan program seperti ini, pada tahun pertama akan sulit bagi Kepala Sekolah karena tidak terbiasa dengan penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Tetapi di tahun berikutnya setelah pengalaman satu tahun, kepala sekolah akan terbiasa dengan program tersebut, sehingga setiap sekolah mampu menganggarkan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya,” jelasnya.


Kelebihannya, kata Supratman, tidak akan ada keseragaman dalam pengajuan anggaran, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

“Misalnya SD 4 butuh A tetapi yang didapat B, nanti tidak akan ada lagi terjadi seperti itu. Dan semua akan disesuaikan dengan 8 standar kependidikan,” katanya.

 

Dalam sistem terbaru ini, rinci Supratman, Dinas Pendidikan hanya membantu memperlancar prosesnya. Karena pengalo­kasian dan penggunaannya sudah menjadi manajemen berbasis sekolah.

“Namun pengawasan dan pendampingan tetap kami lakukan. Karena tentu saja masih harus ada penyesuaian. Kami pun harus memastikan pengajuan anggaran nanti apakah sesuai kebutuhan atau tidak,” pungkasnya. (Bam).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *