Warga Menduga Keuangan Desa Togimbogi Terindikasi Penyelewengan Minta Perhatian Pemerintah

MutiaraindoTV, Kabupaten Nias Barat – Sumatera Utara. Sejumlah masyarakat Desa Togimbogi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat menduga kuat pengelolaan keuangan desa sejak Tahun 2018 sampai 2021 oleh oknum Pemerintah Desa Togimbogi terindikasi penyelewengan, masyarakat meminta Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat serta Instansi/Lembaga terkait dapat melakukan penelusuran atas kerugian Negara. Selasa, 26 Juli 2021.

Sementara itu, Kepala Desa Togimbogi Fanolo Hia mengklaim tata kelola penggunaan keuangan desa sudah jelas peruntukannya setiap tahun dan pertanggung jawabnya kepada Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Nias Barat bukan kepada BPD dan atau masyarakat desa.

Hal tersebut terungkap dalam rapat yang digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Togimbogi pada hari Sabtu 23 Juli 2021 kemarin, bertempat balai/kantor Desa Togimbogi Kecamatan Sirombu, yang dipimpin oleh Ketua BPD Ofasiwa Hia, dihadiri Kepala Desa Fanolo Hia beserta jajarannya dan sejumlah masyarakat.

Togoni Hia, salah seorang Tokoh Masyarakat desa, sekaligus sebagai pelapor menyampaikan keluh kesalnya kepada oknum Pemerintah Desa atas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa karena jauh dari azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

“Sungguh kami sesalkan tata kelola penggunaan Dana Desa di Desa Togimbogi ini sejak Tahun Anggaran 2018 sampai 2021, sangat – sangat jauh dari azas pengelolaan keuangan desa, tidak lagi melibatkan elemen masyarakat atau tidak memberdayakan masyarakat di Desa Togimbogi ini. ”Ujarnya.

Diuraikannya, dana kegiatan pembangunan fisik di setiap tahun sungguh fantastis tetapi realita lapangan penuh tanda tanya.

“Dalam pembangunan infrastruktur diantaranya, Kantor Desa sampai Rp. 549.438.900,- biaya pembangunan rabat beton menuju SD Togimbogi Rp. 57.036.000,-, kalau dibandingkan dengan pembangunan rabat beton di SMAK hanya Rp. 22.834,- keduanya panjangnya hampir sama tetapi anggarannya sangat jauh berbeda.

Kemudian, pembangunan dwiker plat yang volumenya kecil tetapi pagu dana sampai Rp. 45.690.000,- Pengadaan moubiller TK yakni, kursi plastik 3 lusin dan meja plastik 3 lusin dengan pagu dana sampai Rp. 20.550.000,- Pembelanjaan barang BUMDES Tahun 2019 yang Rp. 105.000.000,- tidak melibatkan Pengurus BUMDES dan tanpa musayawarah desa.

Selanjutnya, dana Covid 19; dana BUMDES penerimaan Tahun Anggaran 2017 yang diperpinjamkan kepada PAMSIMAS sebesar Rp. 15.000,000,- oleh oknum Kepala Desa. Pembangunan PAMSIMAS tersebut dengan pagu dana sebesar Rp. 351.429.000,-, namun sampai saat ini belum selesai dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat”.

Dikatakan Togoni, terkesan menghambur – hamburkan uang Negara sehingga diduga kuat terindikasi penyelewengan.

Selain dari itu, yang lebih menyakitkan hati ancaman oknum Kepala Desa kepada masyarakat dan Pengurus BUMDES kala itu yakni, masyarakat bukan Tim Audit dan kalau tidak puas silahkan buat surat pengaduan. “Terangnya.

Warga Desa Togimbogi ini berharap agar Pemerintah Desa mengikuti petunjuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan, “bahwa pelaksanaan Dana Desa harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat yakni Bersih, Unggul dan Maju.

Hal sama juga dikeluhkan oleh Ketua BPD Togimbogi Ofasiwa Hia, pihaknya selaku BPD tidak bisa berbuat banyak dalam hal tugas pengawasan karena keterbatasan dokumen yang dimiliki meliputi APBDes, perencanaan kegiatan anggaran, realisasi APBDes, realisasi kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana dan sisa anggaran.

“Setiap kali kami mempertanyakan atau memintakan dokumen, Pemerintah Desa selalu berberdalih pertanggung jawaban keuangan desa bukan kepada BPD atau masyarakat tetapi kepada Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Nias Barat, sepertinya kami tidak berhak mengetahuinya. ”Pungkasnya

Ketika menanggapi segala keluhan atau pengaduan masyarakat Kepala Desa Togimbogi Fanolo Hia menjelaskan, “bahwa penggunaan keuangan desa sudah sesuai peruntukan. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada APBDes yang ada juga sesuai hasil pelatihan yang di ikuti serta petunjuk pimpinan atas.

Fanolo menegaskan, terkait pertanggung jawaban tata kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan yang berlaku, Itu kami laporkan dan pertanggung jawabkan kepada Dinas PMD dan Inspektorat Nias Barat, terangnya.

Hingga berita ini ditayangkan di media MutiaraindoTV, sedang berusaha mengkonfirmasi kepada pihak/lembaga terkait lain. (AH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *