Water Boom Sengaja Mengabaikan Prokes Covid19? Ini Kata Ketua LKBH ICMI Bekasi

MutiaraIndoTV. com (Bekasi)-Pelanggar protokol kesehatan dimasa pandemi Covid19, sejatinya harus disangsi tegas sesuai aturan yang berlaku, seperti halnya wisata air waterboom Lipo Cikarang. Hal ini perlu dilakukan demi tegaknya supremasi hukum, terlebih ditengah wabah virus corona 19 yang semakin tak terkendali.

LKBH ICMI Bekasi menyesalkan tindakan  pengelola waterboom lippo Cikarang yang terkesan sengaja menyepelekan situasi pandemi covid19 dan  mempermainkan keadaan yang sedang gawat dikarenakan musibah covid 19 dalam ambang batas yang mengkhawatirkan.

 

” Patut di duga Water Boom sengaja melanggar dan  mengabaikan himbauan pemerintahtentang pencegahan covid19,” kata H. Abdul Chalim SH,Ketua LKBH ICMI Bekasi menanggapi pelanggar covid 19.

LKBH ICMI Bekasi sambungnya apresiasi tindakan Bupati Bekasi yang menjaga dan melindungi warganya dengan cara menutup dan menyegel tempat rekreasi Waterboom tersebut.

Kasus pelanggaran prokes Covid19 yang dilakukan waterboom Lipo Cikarang ini menarik perhatian kalangan masyarakat di Kabupaten Bekasi, pasalnya dilakukan disaat menjelang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Beruntung pelanggaran prokes waterboom lipo cikarang tersebut tertangani cepat oleh tim gugus covid 19 kabupaten Bekasi dengan segera mengambil tindakan penutupan.

” Kami juga mengapresiasi tindakan sigap kepolisian  dalam menyikapinya,” terangnya.

Namun demikian LKBH ICMI berharap pihak kepolisian memproses secara hukum pidana terhadap pelanggaran prokes covid 19 yang dilakukan waterboom Lipo Cikarang.

“Polri harus adil dan jangan pandang bulu, sekarang saatnya dibuktikan dimana pada saat ada rakyat biasa yang salah melanggar protokol kesehatan di berikan sanksi maka terhadap pelanggar prokes dari pihak Waterboom yang ada di area pengembang besar besar Lippo juga harus di proses dan dihukum,” tandasnya.

LKBH ICMI mengingatkan agar pihak kepolisian terus  dan tidak berhenti memproses secara hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut. “Kalau memang polres Bekasi merasa enggan karena Waterboom di sekitar Lippo dimana merupakan salah satu pengembang yang besar maka sebaiknya pelanggaran covid19 tersebut di limpahkan ke Mabes polri,” tegas Abdul Halim. Hal ini juga dimaksudkan, lanjutnya, agar tidak ada pihak pihak lain yang coba coba melanggar ketentuan protokol kesehatan.

” Kami meminta Bupati untuk mencabut ijin arena bermain Waterboom tersebut, bila terbukti melanggar ketentuan yang ada. Kami juga meminta stake holder, masyarakat pihak legislatif agar punya semangat yang sama untuk mendorong bupati dan polres melakukan tindakan yangg lebih kongkrit lagi kedepannya dalam menyikapi kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *