Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran dalam RKA Harus Akurat, Lengkap Dan Komprehensif

MutiaraindoTV, Kota Manokwari – Papu Barat. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran dalam RKA harus akurat, lengkap, dan komprehensif dengan dilengkapi data masukan dari seluruh unsur untuk menghindari kesalahan dalam perencanaan yang tidak tepat, serta mempertimbangkan kemungkinan kondisi satuan pada Tahun 2022.

Demikian dikatakan Asisten Operasi (Asops) Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf. Lucky Avianto,S.I.P., M.Si. dalam sambutannya saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 Bidang Operasi Pagu Anggaran Kodam XVIII/Kasuari Tahun 2021 dan rapat evaluasi Tata Laksana Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kodam XVIII/Kasuari, Rabu (2/6/2021) di Aula Makodam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Kota  Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan rapat ini sangat penting dilaksanakan untuk mendapatkan data awal penyusunan RKA Bidang Operasi Kodam XVIII/Kasuari Tahun 2022, yang disusun melalui mekanisme Bottom-Up dan Top-Down, serta disesuaikan dengan rumusan kebijakan serta rencana strategis Kodam XVIII/Kasuari yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam XVIII/Kasuari.

Lebih lanjut dikatakan, penerapan penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, serta memberikan arah yang jelas tentang penggunaan dana yang tersedia. Mulai dari masukan/input pelaksanaan hingga hasil/output, sehubungan dengan itu, perencanaan program dan anggaran harus disusun berdasarkan keadaan nyata atau Base on Data (Realistis).

Rapat Evaluasi Tata Laksana Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kodam XVIII/Kasuari Tahun 2021, menurutnya harus menjadi perhatian bagi semua pihak untuk meningkatkan nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi).

Program Tata Laksana Dalam Rangka Reformasi Birokrasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan prajurit, yang berdasarkan penilaian indeks Reformasi Birokrasi.

“Adapun PMPRB ini berfungsi sebagai indikator dan tolak ukur pencapaian keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Reformasi Birokrasi, sehingga diharapkan Satker – Satker yang ada di Kodam XVIII/Kasuari mendapatkan Predikat Zona Integritas dari pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kata Asops.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga berharap kepada para personel terkait kegiatan penyusunan RKA tersebut agar mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerjanya dengan teliti dan tepat sasaran, serta dapat mewadahi semua kebutuhan satuan sehingga RKA yang diusulkan menjadi efektif, efisien, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta dapat di pertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi, sejalan dengan komitmen TNI-AD dalam mewujudkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). (Pendam XVIII/Kasuari-Team)